Keluhan Selama Pandemi Covid-19 Meningkat, Bupati Tegal: Saya Tidak Tidur untuk Memastikan Direspon

Pada era digital government, seluruh pejabat khususnya Eselon II harus dapat menghadirkan pemikiran yang think beyond. Hal tersebut disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah saat acara pengarahan teknis pelaksanaan penilaian kompetensi bagi peserta seleksi terbuka JPT Pratama Pemkab Tegal tahun 2020. 

Bupati Tegal Umi Azizah, Rabu (21/10) meminta semua pejabat Eselon II berpikir jauh ke depan. Juga cerdas menangkap setiap perubahan atau pergeseran di masyarakat dengan melalui rancangan program dan kegiatan inovatifnya. 

"Tidak bussines as usual yang begitu-begitu saja, tidak ada terobosan atau lompatan-lompatan besar karena terpaku pada RKA atau DPA yang penyusunannya sekedar copy paste dari tahun sebelumnya atau tidak ada dalam standar harga satuan," ujarnya. 

Tugas ASN di pemerintahan sesungguhnya adalah mencetak kebijakan publik yang unggul dan melayani warganya dengan baik. Terlebih, dari empat formasi JPT pratama yang dibuka pada kesempatan ini, seluruhnya bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. 

"Jika berbicara tentang pelayanan publik, maka indikatornya adalah tingkat kepuasan yang diterjemahkan sebagai perbandingan antara kualitas pelayanan yang dirasakan," katanya.

Dirinya menilai, tambah Umi Azizah, ekspektasi masyarakat akan layanan pemerintahan sudah sangat tinggi. Mudah saja dirinya mengecek. Mulai dari platform Lapor Bupati Tegal bisa melihat banyak sekali permasalahan yang disampaikan. Belum lagi di kolom komentar media sosial, baik di akun pribadi maupun akun Humas Pemkab Tegal.

"Pengaduan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini semakin meningkat, terutama menyangkut soal bantuan sosial dan penanganan kasus Covid-19. Seringkali hal tersebut membuat saya tidak tidur karena harus memastikan keluhan direspon dan tertangani dengan baik. Sehingga, dirinya menyayangkan, jika terdapat kepala OPD yang tidak cepat merespon ini atau bahkan tidak tahu terdapat keluhan dari warganya," tambahnya.

Jika berbicara tentang target positif pemerintahan, lanjut Umi Azizah, sepanjang sumber dayanya tersedia, maka yang tidak boleh diucapkan adalah kata tidak bisa. Karena di sini adalah mengemban amanah rakyat yang ekspektasinya terhadap pelayanan publik sudah diterjemahkan melalui visi dan misi pembangunan serta sembilan program unggulan.

Sehingga sudah final, jelas, clear itu yang diharapkan masyarakat Kabupaten Tegal, setidaknya hingga 2024 mendatang. Dirinya berharap tidak ada lagi di pemerintahan ini yang bilang biasanya. Karena setiap hari berubah di luaran sana. Pandemi Covid-19 ini membuat semuanya berjalan tidak biasa. Maka, momentum ini adalah sekaligus ujian kesiapan untuk beradaptasi, bekerja kolaboratif dan mengkonversi layanan pemerintahannya ke pola-pola digital. Menjadikan ketepatan dan kecepatan layanan sebagai variabel yang sangat menentukan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Retno Suprobowati menjelaskan, empat formasi jabatan pimpinan tinggi pratama yang sedang diperebutkan adalah jabatan kepala dinas pemuda, olahraga dan pariwisata, kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepala dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman, tata ruang dan pertanahan serta kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. 

Terdapat 17 orang pelamar, tetapi hanya 16 yang memenuhi syarat. Satu pelamar yang tidak memenuhi syarat karena tidak mengirimkan hasil scan dokumen asli penilaian prestasi kerja tahun 2018 dan 2019 serta tanda terima pelaporan SPT tahun 2019.

Terkait jadwal seleksi, akan ada proses rekam jejak sampai tanggal 5 November. Kemudian akan ada penilaian kompetensi manajerial tanggal 26 dan 27 Oktober. Ujian gagasan tertulis tanggal 6 November sementara ujian gagasan lisan pada tanggal 7 November. 

Setelah melewati rangkaian panjang akan ada pengumuman serta pelantikan pada tanggal 25 November mendatang. (guh/ima)

Sumber: