Tersinggung Ferdinand Hutahaean Sebut Anies Baswedan Bodoh, Prof Musni Umar: Berarti Mayoritas Penduduk DKI Pi

Kritik yang diungkapkan mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan direspon Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Prof Musni Umar.

Musni Umar merasa sangat tersinggung dengan pernyataan Ferdinand Hutahaean yang menyebut Anies bodoh. “Saya sangat tersinggung pernyataan Ferdinand sebut Anies bodoh,” kata Musni Umar melalui akun Twitter pribadinya, @musniumar, Jumat (16/10).

Dijelaskan Musni Umar, Anies merupakan lulusan perguruan tinggi ternama di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM). Selain itu, Anies meraih gelar Ph.D di Amerika Serikat (AS).

Bahkan, mantan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) itu pernah tercatat sebagai rektor termuda. “Kalau Anies bodoh berarti mayoritas penduduk DKI pilih Gub bodoh. Pendidikan Anies UGM, gelar master, Ph.D di AS, pemimpin mahasiswa, rektor termuda,” kata Musni Umar.

“Coba bercermin, Anda siapa, sekolah di mana, karir apa?” tanya Musni Umar kepada Ferdinand Hutahaean.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait pelajar yang turun dalam aksi demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja.

Seperti diberitakan, Anies Baswedan menilai, pelajar yang peduli terhadap perkembangan bangsa, misalnya terkait Omnibus Law, merupakan hal bagus yang perlu dirangsang.

Feridnand menilai pernyataan Anies Baswedan tidak elok sebagai seorang gubernur. “Maaf Nies, jika ini benar Anda bicara seperti ini, betapa bodohnya ternyata Anda. Hanya nasibmu yang sedang bagus jadi Gubernur dan pernah jadi Menteri meski dipecat,” tulis Ferdinand di akun twitternya, Kamis (15/10).

Ferdinand mengatakan, para pelajar yang mengikuti demonstrasi tolak Omnibus Law, hanya sekedar ikut-ikutan. Namun sejatinya, mereka tidak memahami Omnibus Law itu sendiri.

“Pelajar itu tak mengerti apa yang didemo, mereka hanya ikut-ikutan. Kamu saja ga paham UU Ciptaker apalagi anak sekolah,” ujar Ferdinand.

Ia menyebut kepala daerah harus tunduk pada kebijakan nasional. Otonomi daerah memberikan kebebasan daerah bukan untuk menantang kebijakan pusat.

“Seorang kepala daerah, kewajibannya mengamankan kebijakan nasional, bukan pura-pura jadi sok pahlawan atas sekelompok kecil rakyat demi kepentingan elektoral politik. Otonomi memberimu kedaulatan mengatur daerah, bukan menentang kebijakan pemerintah pusat. Paham,” tandas Ferdinand.(fin/pojoksatu/zul)

Sumber: