Mahfud MD Heran dengan Tudingan Kapitalis dan Komunis, Hidayat Nur Wahid: Justru Aneh Kalau Rakyat Tak Meribut

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
heran dengan protes masyarakat yang terjadi dalam dua bulan terakhir. 
Pasalnya, menurut dia, dua tudingan yang mengarah ke pemerintah dan saling bertolak belakang.

Namun, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) memberikan jawaban menohok.
 
HNW meminta Mahfud untuk tidak bingung apalagi keheranan. Sebab, seluruh elemen bangsa sudah sepakat bahwa Indonesia adalah negara Pancasila.

“Karena kita sepakat NKRI adalah negara Pancasila,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (11/10) dikutip dari Pojoksatu. 

Bagi politisi PKS itu, yang justru aneh adalah saat pemerintah diam dalam menanggapi isu ini. Sebab, sudah terang benderang bahwa Komunisme dan Kapitalisme tidak sesuai dengan Pancasila.

“Jadi justru aneh kalau pemerintah dan/atau rakyat tidak meributkan/menolak komunisme dan kapitalisme di bulan apapun,” tutupnya.

Keheranan Mahfud MD sendiri ada pada dua hal. Pertama pada tudingan bahwa pemerintah pro dengan kebangkitan komunisme di tanah air. Tudingan ini memang kerap muncul di bulan September, tepatnya menjelang peringatan tragedi G30S/PKI.

Sebulan berselang, pemerintah dituding pro dengan kapitalisme. Tudingan ini muncul seiring pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR pada Senin (5/10). Di mana UU Ciptaker dianggap sebagai gelaran karpet merah untuk para investor asing.

“Bulan September dalam ribut-ribut Film G.30.S/PKI Pemerintah dituding pro komunisme. Bulan Oktober karena ribut-ribur UU Ciptaker dituduh pro kapitalisme,” ujar Mahfud MD dalam akun Twitter pribadi, Minggu (11/10). (sta/rmol/pojoksatu/ima)

Sumber: