Rizal Ramli Sebut UU Ciptaker Buruk karena Akan Beri Konsesi Tambang, Tanah, dan Hutan Tanpa Batas

Tumpang tindih hukum, superbirokratis, memungkinkan kolusi, dan ekonomi biaya tinggi mirip dengan sambungan kabel listrik yang kusut tak beraturan. Itulah gambaran beragam produk hukum yang ada di Tanah Air saat ini. 

Dampaknya kondisi itu membuat Indonesia tidak lagi menarik bagi investor dalam dan luar negeri. “Tidak melahirkan klaster pengusaha, dan akhirnya tergantung impor,” kata Pemimpin Umum RMOL Network Teguh Santosa sembari mengunggah foto instalasi kabel yang kusut sebagai gambaran produk hukum Indonesia, Sabtu (10/10) kemarin. seperti dikutip dari rmol.id.

Pernyataan ini lantas dibenarkan oleh tokoh nasional DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu bahkan mengurai solusi agar kabel kusut bisa lurus dan rapi.

Baginya, solusi tersebut adalah tindakan tegas terhadap birokrasi, bukan penerbitan Omnibus Law UU Cipta Kerja sebagaimana yang dilakukan pemerintah.

Rizal Ramli menilai UU Ciptaker buruk karena akan memberi konsesi tambang, tanah, dan hutan tanpa batas. Apalagi jika meniadakan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal), dan mengesampingkan hak-hak warga lokal.

“Ini (UU Ciptaker) bukan benarin kabel, tapi kasih seluruh instalasi kabel & tanah di bawahnya untuk oligarki,” demikian Rizal Ramli. (rmol/zul)

Sumber: