Protes NU soal UU Omnibus Law Tak Digubris Pemerintah, Ulil: PBNU Akan Ajukan Gugatan ke MK

Cendekiawan muda Nahdlatul Ulama (NU), Ulil Abshar Abdalla jengkel dengan sikap pemerintah yang bergeming atas penolakan UU Cipta Kerja. Pemerintah pun dianggapnya tidak mendengarkan protes keras yang dilayangkan PBNU.

Menurut Ulil, PBNU tegas-tegas menolak UU Ciptaker. Secara resmi, PBNU bahkan mengeluarkan pernyataan sikap, yang isinya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Kontitusi (MK).

“Salah satu poin penting: PBNU akan ‘membersamai’ (saya suka istilah ini) pihak-pihak yang mencari keadilan melalui jalan konstitusional. Sikap PBNU berada di pihak mereka yang menolak UU ini. Kata, Kiai Said, ini UU yang zalim,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Jumat (9/10).

Politisi Demokrat ini merasa sikap pemerintah tersebut menjengkelkan. Sebab, suara NU hanya didengar saat berbicara isu anti khilafah. Sementara jika bersikap dalam isu keadilan sosial dan lingkungan, pemerintah tidak mau dengar.

“Ada kecenderungan yang menjengkelkan: NU tampaknya hanya didengar pemerintah kalau menyangkut isu anti khilafah, anti radikalisme. Isu-isu anti khilafah memang memperkuat kekuasaan Jokowi,” tegasnya.

Dalam kicauan ini, Ulil tegas menyatakan kemarahannya atas aksi tutup kuping pemerintah dan DPR terhadap aspirasi rakyat. “Arogansinya keterlaluan. Publik disepelekan. Kita sebagai masyarakat ndak ‘direken blas'. Saya paham kenapa buruh dan mahasiswa protes di mana-mana kemaren,” tutupnya. (rmol/zul)

 

Sumber: