Tantangan Wapres, Polisi Harus Jamin Keamanan dan Keseselamatan Warga saat Pilkada Serentak

Polri diminta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat Pilkada Serentak 2020. Karena, penyelenggaraan pilkada kali ini digelar di tengah pandemi COVID-19.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan agar jajaran Polri harus menjamin keamanan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Keduanya harus berjalan beriringan dengan baik. Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan.

"Di satu sisi dituntut untuk konsentrasi terhadap penanganan COVID-19 dan di sisi lain harus menjamin keamanan terhadap berlangsungnya proses pilkada. Untuk itu, perlu dilakukan antisipasi dan persiapan yang baik," katanya, Jumat (2/10).

Menurutnya, dalam kondisi normal, kemampuan Polri sudah tak perlu diragukan dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi, baik pada Pilpres Tahun 2019 dan Pilkada Serentak Tahun 2018. Namun, saat ini Indonesia dan dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Kondisi ini tentunya memerlukan kerja ekstra bagi polisi dalam mejalankan tugasnya.

Ma'ruf juga meminta jajaran Polri tetap menjaga netralitas ketika menangani potensi maupun perkara pelanggaran selama tahapan Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

"Polri tetap menjaga netralitas sebagai aparat negara, terkait potensi pelanggaran seperti hoaks dan black campaign, money politics, mobilisasi massa dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan di masa pandemi," tegasnya.

Selain itu, Ma'ruf juga meminta kepada seluruh pihak yang terlibat Pilkada 2020 dapat menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

"Saya mengajak DPD dan segenap lembaga negara untuk turut serta mengawal agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia; sukses dan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat," katanya.

Keselamatan umat manusia menjadi prioritas di atas segala bidang, termasuk kegiatan politik. Karenanya, dia berharap semua pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam Pilkada dapat mengutamakan penerapan protokol kesehatan.

"Untuk itu, kiranya kita semua jangan pernah merasa jenuh ataupun lelah untuk saling mengingatkan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam pelaksanaan berbagai tahapan Pilkada 2020," katanya.

Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menegaskan demi menjamin keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat, pihaknya akan memberi tindakan tegas pada para pelanggar protokol kesehatan di Pilkada.

“Polri akan melaksanakan sanksi hukum tegas bagi setiap pelanggaran protokol kesehatan, agar tidak terjadi klaster baru pilkada,” ujarnya.

Dia mengingatkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menerbitkan Maklumat Nomor: MAK/3/IX/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 sebagai bentuk pengaturan mencegah timbulnya klaster baru penyebaran COVID-19.

Dengan aturan tersebut, jika ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan isi maklumat dalam konteks tertib protokol kesehatan, maka setiap anggota Polri akan melakukan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sumber: