Sarankan Jokowi Tiru SBY, Faisal Basri: Penunjukan Luhut Tangani Covid-19 Tak Optimal karena Konsentrasinya Te

Sarankan Jokowi Tiru SBY, Faisal Basri: Penunjukan Luhut Tangani Covid-19 Tak Optimal karena Konsentrasinya Te

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) disarankan belajar dari pengalaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) saat menangani bencana. Permintaan ini disarankan ekonom senior, Faisal Basri.

Menurut Faisal, cara pemerintahan SBY menangani tsunami Aceh di 2004 lalu, sebaiknya ditiru Pemerintah Jokowi untuk menangani pandemi Covid-19.

Dipaparkan Faisal, tsunami Aceh diurus satu orang yang tak menempati jabatan strategis dalam kabinet. Yakni Ketua Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi, Kuntoro Mangkusubroto.

“Mungkin bukan Pak Kuntoronya yang ditunjuk, tapi kualifikasi seperti Pak Kuntoronya yang full time 24 jam kerja. Tidurnya barangkali cuma 2 jam dan ini dipuji secara internasional. Jadi kita punya pengalaman, walaupun lebih parah sekarang kasusnya,” ucap Faisal dalam webinar yang digelar Kelompok Studi Demokrasi Indonesia, Minggu (20/9) kemarin.

Faisal mengkritik penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan sebagai komandan penanganan covid-19 di 9 provinsi. Di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Dikatakan Faisal, Luhut tidak akan fokus menjalankan tugas-tugas pengendalian Covid-19 yang ditugaskan presiden secara optimal. Sebab, konsentrasinya terbagi.

Menurut Faisal, Luhut sudah terlalu banyak mendapat tugas dari Presiden Jokowi. Selain sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut juga menjabat dalam Satgas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Tidak ada yang bekerja full time untuk menangani virus ini. Komandannya itu tidak kerja full time. Ini barangkali yang perlu mudah-mudahan tergerak hatinya, ayo virus ini bahaya sekali, panglima perangnya harus full time,” kata Faisal.

Faisal Basir juga menyoroti anggaran program PEN untuk sektor kesehatan dalam RAPBN 2021. Anggarannya turun dari Rp87,5 triliun pada 2020 menjadi Rp25,4 triliun pada 2021. Di sisi lain, anggaran infrastruktur justru melonjak.(pojoksatu/zul)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: