Dari 44 Juta Siswa, Baru 21,7 Juta yang Terdaftar Nomornya sebagai Penerima Kuota Gratis

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta pendataan nomor handphone untuk subsidi kuota internet siswa dan guru diperpanjang. Sebab, hingga 11 September 2020, nomor handphone warga pendidikan yang terdata masih sangat minim, tidak sampai 50 persen.

"Kami meminta agar proses entri maupun verifikasi dan validasi diperpanjang tanpa batas cut off karena bisa muncul kendala-kendala teknis seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP yang baru, ganti nomor HP, jaringan tidak support dan lain-lain," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo.

Jika masa waktu pendataan nomor HP untuk siswa tidak diperpanjang, maka Heru mempertanyakan efektifitas dari pembagian kuota internet tersebut. Pasalnya, dana bantuan kuota internet sangat besar antara Rp7,2 hingga Rp9 triliun.

"Artinya, sebagian besar akan tidak digunakan saat nomor yang terdata tidak sampai 50 persen," ujarnya.

Terlebih lagi, Heru menilai, hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Kemendikbud dan Pemerintah Daerah tidak memiliki pemetaan yang akurat terhadap implementasi PJJ. Terkait, berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ secara daring atau berapa banyak siswa yang melaksanakan PJJ luring maupun kombinaso antara keduanya.

"Serta berapa banyak siswa yang punya HP atau punya jaringan internet. Besarnya selisih antara nomor yang sudah terdaftar dengan target jumlah siswa yang akan diberikan bantuan menunjukkan implementasi PJJ tidak berlangsung sebagaimana mestinya," terangnya.

"Belum lagi, saat siswa nantinya memperoleh bantuan kuota internet. Apakah kuota sebesar 35 gigabyte itu benar-benar digunakan untuk belajar atau keperluan lainnya," sambungnya.

Menurut Heru, kuota sebesar itu jika hanya digunakan untuk PJJ maka akan lebih dari cukup untuk satu bulan. Sejatinya, tidak semua siswa membutuhkan bantuan kuota tersebut.

"Apalagi dari siswa yang nomornya didaftarkan tidak seluruhnya melaksanakan PJJ daring, sehingga bantuan kuota internet tidak akan maksimal digunakan," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Heru, proses input data, verifikasi dan validasi data nomor HP siswa ke aplikasi juga banyak dikeluhkan oleh operator sekolah karena tidak konsisten dengan aplikasi yang digunakan. Terutama dari sisi akses, karena banyaknya sekolah yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga proses entri menjadi sangat lambat.

"Dan sampai hari ini belum ada mekanisme dan prosedur tertulis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait Bantuan Kuota Internet. Apakah dalam bentuk edaran, pentunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis (juknis)," pungkasnya.

Dapat diketahui, Kemendikbud mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,2 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi kuota bagi siswa, guru, mahasiswa, dan dosen selama empat bulan yakni September hingga Desember 2020.

Subsidi kuota internet gratis untuk siswa sebesar 35 GB per bulan, untuk guru sebesar 42 GB per bulan, untuk mahasiswa dan dosen sebesar 50 GB per bulan. (der/zul/fin)

Sumber: