Warga Miskin Makin Banyak, Presiden Jokowi: Program Insentif yang Sifatnya Cash Transfer harus Dipercepat

Pasalnya, sambung dia, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan kembali di wilayah DKI Jakarta diperkirakan kembali membuat penurunan mobilitas orang dan mempengaruhi laju perekonomian nasional.

Akibatnya, lanjut dia, golongan masyarakat bawah yang bekerja di sektor informal dan mengandalkan upah harian akan sangat mudah kehilangan pendapatannya yang akhirnya menekan konsumsi.

”Sudah betul solusi utamanya percepat penyaluran bansos tunai, jangan sampai di kelompok itu hilang penghasilan yang bakal lebih menurunkan konsumsi,” imbuhnya.

Arief menyarankan agar bansos tunai tidak hanya untuk pekerja formal, tapi diperluas ke pekerja informal. ”Ingat lho, dampak langsung PSBB adalah pekerja informal dan juga UMKM,” jelasnya.

Selain bansos untuk sektor informal, Arief berharap pemerintah perlu mempercepat pencairan bantuan presiden (banpres) produktif bagi usaha mikro sebesar Rp2,4 juta.

”Nah ini yang sudah ditunggu. Tak ada alasan bansos untuk ditunggu. Pengusaha UMKM harus terjamin aktivitas kegiatannya agar turut membantu menjaga roda ekonomi,” katanya.

Dari proses yang dilakukan, sambung dia, ini merupakan kesempatan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengecek kembali data yang ada saat ini.

”Di lapangan akan terlihat, berbanding lurus tidak berapa bansos yang diberikan. Karena protes-protes mereka yang tidak mendapatkan bansos menjadi kecendrungan bahwa data bansos dari BPS itu sudah selesai,” terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi realisasi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial dan mengharapkan agar penyalurannya dipercepat guna mendorong konsumsi dan mengantisipasi dampak resesi yang dinilai sudah dekat.

”Agar Kemensos semakin mempercepat penyaluran bansos tidak hanya dalam bentuk sembako, tapi diutamakan secara tunai agar roda ekonomi dapat berputar mengatasi resesi,” terangnya.

Menurut dia, hal itu diperlukan untuk mendorong konsumsi masyarakat di kuartal III demi menghindarkan RI dari ancaman resesi dan dampak buruk yang bisa berkepanjangan. (fin/zul/ful)

Sumber: