59 Tutup Pintu Masuk untuk WNI, HNW: Presiden Jokowi Tampil Terdepan, Ambil Tanggung Jawab sebagai Kepala Nega

Wakil rakyat prihatin dengan pengelolaan wabah COVID-19 oleh Pemerintah. Selain dinilai belum berhasil, juga menghadirkan ketakutan sebagian masyarakat Internasional. Salah satunya memboikot kedatangan warga negara Indonesia (WNI) di berbagai negara.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, akibat COVID-19, WNI tidak diterima masuk ke 59 negara. Bahkan ada 11 negara, seperti Amerika Serikat dan Australia mengimbau warganya tidak pergi ke Indonesia. Sebab, penyebaran Corona dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai.

HNW menilai sikap banyak negara tersebut seharusnya bisa menjadi koreksi dan bahan instrospeksi. Untuk lebih serius dan profesional melindungi seluruh rakyat dan menyelamatkannya dari wabah COVID-19.

“Ini menggambarkan meluasnya ketidakpercayaan masyarakat Internasional terhadap penanganan pandemi COVID -19 oleh Pemerintah Indonesi," urainya.

Ia menuturkan pemerintah perlu melakukan koreksi dan maksimalisasi usaha dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap WNI dalam menyelesaikan masalah dengan menghadirkan kejujuran data, konsistensi kebijakan, serta profesionalitas yang bisa dipercaya dunia internasional.

“Ini juga terkait marwah dan harga diri bangsa dan negara,” tegasnya.

Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo tampil terdepan, ambil tanggung jawab sebagai Kepala Negara. Tujuannya, agar berbagai silang sengketa pelaksanaan kebijakan soal penanganan COVID -19 bisa segera diselesaikan.

Sehingga ada sinergi positif dan produktif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Penanganan yang lebih efektif diharapkan kepercayaan Internasional kepada Indonesia bisa pulih kembali. Pemerintah harus betul-betul menjadi teladan dalam mengimplementasikan protokol kesehatan. Agar rakyat percaya dan bisa diajak berkontribusi mengatasi COVID -19,” jelasnya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta seluruh pihak satu suara dalam menangani pandemi di Indonesia. Ia mengatakan, penanganan COVID harus mempertimbangkan seluruh aspek. Baik kesehatan, sosial, hingga perekonomian.

Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini mengatakan, penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi harus selaras. “Kita harus bersatu. Harus satu bahasa, satu data dan satu tindakan,” tutur Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah berusaha mengintensifkan pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) untuk membangun rasa aman bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat bisa melakukan aktifitas dan tetap produktif. Airlangga juga mengaku pemerintah menjamin ketersediaan obat-obatan yang diperlukan untuk menangani Corona.

Selain itu, seluruh pihak juga wajib memastikan pelaksanaan protokol kesehatan. Menurut Airlangga, terjadinya peningkatan kasus, terutama klaster angkutan umum selama sepekan terakhir, bukan hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara lain juga terjadi peningkatan yang sama. (khf/rh/zul/fin)

Sumber: