Gara-gara Rem Darurat, Arief Poyuono Minta Anies Baswedan Segera Dinonaktifkan

 Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai Anies Baswedan melanggar peraturan kedaruratan. 

”Anies sudah layak dinonaktifkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Dasarnya jelas kok. Dalam konteks penetapan PSBB wilayah, tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” tegas Arief Poyuono dalam siaran pers yang dikutip dari Fajar Indonesia Network (FIN).

Hal ini menyusul keputusan serta pengumuman yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan terkait pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang memantik reaksi sejumlah pihak.

Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru.

”Kalau dibiarkan maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Untuk itu, menurut Poyuono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari gubernur DKI Jakarta.

”Untuk itu juga Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi wakil gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi gubernur,” tegasnya.

Partai Gerindra menurutnya juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan wakil-wakil rakyat di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan pemerintahan provinsi DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan. 

”Semua pengeluaran pemprov harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran pemprov dan Anies Baswedan selama ini,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet berpandangan, penerapan kebijakan PSBB seperti awal pandemi yang diberlakukan Pemerintah DKI Jakarta akan membuat proses pemulihan ekonomi nasional kian sulit.

”Data yang ada DKI Jakarta menyumbang sekitar 15-17 persen kue ekonomi nasional. Apabila perekonomian DKI Jakarta melambat bahkan terkontraksi, ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” jelas Yusuf Rendy Manilet. (fin/ima)

Sumber: