Adian Napitupulu Kritik Jokowi: Bantuan Rp2,4 Juta ke Pelaku UMKM Belum Cukup untuk Selamatkan Ekonomi Rakyat

Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu kembali mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Anggota Komisi VII DPR itu menyebut pemerintah tidak konsisten soal prediksi tentang angka kemiskinan bisa meningkat di atas 9 persen pada 2021, akibat pandemi virus corona (COVID-19). 

Adian mendasari tudingannya itu dengan mengungkap pernyataan pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 tentang kuota elpiji 3 kilogram. Di tahun depan jumlahnya hanya 7 juta metrik ton, yang berarti sama dengan angka di 2020.

"Jika pemerintah konsisten, seharusnya subsidi gas tiga kilogram dinaikkan menjadi 7,8 juta metrik ton, bahkan idealnya 8,2 juta metrik ton," ujar Adian pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, di Jakarta, Rabu (2/9) kemarin.

Legislator PDI Perjuangan itu juga menyoroti kalkulasi pemerintah terkait jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebab, pemerintah menyebut jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 3,5 juta orang.

Namun, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) justru menyebut jumlah pegawai yang terkena PHK sudah mencapai 6,5 juta orang. "Jadi, saya kira tidak logis subsidi gas elpiji tetap menggunakan perhitungan yang sama sebelum adanya wabah Covid 19 dan resesi ekonomi," katanya.

Mantan pentolan aktivis mahasiswa 1998 itu menegaskan, jika pemerintah ingin menyelamatkan rakyat miskin, bantuan yang dikucurkan tidak cukup hanya subsidi gaji Rp600 ribu. Selain itu, Adian juga menganggap bantuan langsung tunai bagi Rp2,4 juta bagi pelaku UMKM belum cukup untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu Adian meminta pemerintah menaikkan subsidi gas 3 kg menjadi 7,5 juta metrik ton. Sasaran subsidi itu untuk membantu warga miskin yang bertambah 9,8 persen hingga 12 persen.

"Harus diingat, konsumen gas elpiji tiga kilo dominan digunakan masyarakat miskin dan UMKM," pungkasnya. (jpnn/zul)

Sumber: