Publik Menanti Hasil Kerja Menteri, Menkeu Sudah Paparkan Tiga Strategi Atasi Resesi

Pemerintah mulai menggaungkan resesi ekonomi. Alasannya, pandemi Coronavirus (Covid-19) yang tak bisa diprediksi kapan usai hingga anjloknya konsumsi masyarakat dunia, mengancam Indonesia di titik terbawah.

Publik berharap, kabinet kerja yang dibangun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bisa keluar dari fenomena yang terjadi. ”Ini sebaliknya menjadi pembuktian atas kabinet yang ada. Buktikan kepercayaan publik, dan bangun trust bahwa kita bisa bangkit. Mental publik terutama pengusaha dewasa begitu turun, saat resesi itu disampaikan oleh para menteri,” jelas Pengamat Politik Maruly Hendra Utama, Senin (31/8).

Akademisi dari Universitas Lampung itu menekankan, Pemerintah memiliki pegangan dalam menata sendi ekonomi bukan hanya menjelang masa krisis.

”Bangun konsep ketahanan ekonomi hingga akhir 2021. Berapa subsidi yang dibutuhkan, berapa neraca beban yang harus ditanggung, dan bagaimana solusinya. Tentu masukan dari DPR pun dibutuhkan pada posisi ini,” jelas Maruly kepada Fajar Indonesia Network (FIN).

Dari catatan yang ada, sambung dia pertumbuhan ekonomi yang jatuh ke minus 5,32 persen, pengangguran yang bertambah 3,05 juta, dan sudah masuk resesi merupakan imbas dari pandemi Covid-19 yang belum bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Kemudian, kata dia lagi, pemerintah juga harus evaluasi kebijakannya dalam hal job description para menterinya.

”Pak Menterinya harus bangun, tampil percaya diri dong. Selanjutnya Menko-nya evaluasi lagi tempatkan orang-orang penting pada tempatnya,” papar mantan Aktivis 98 itu.

Beberapa kelemahan pemerintah dalam hal menangani pandemi, sehingga gagal menghentikan Covid-19 menjadi ruang buruk. Publik berharap pemerintah mampu menekankan agar Presiden tegas dalam mengimplementasikan harapan publik.

”Implementasi new normal, tidak terbukti. Wabah makin meluas. Apa seperti ini yang diharapkan, tentu tidak tho. Maka jika saat ini momentumnya tepat untuk melakukan reshuffle, segeralah lakukan,” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan berpendapat kasus harian positif Covid-19 di Indonesia kembali mencetak rekor dan menjadi konfirmasi ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan menekan laju pandemi, sehingga mempertanyakan langkah pemerintah dalam menanganinya.

Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. ”Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola pemerintah.

Apalagi, pemerintah telah dibekali Perppu 1/2020, dan Undang-Undang Nomor 2/2020 anggaran jumbo, dan sumber daya lainnya yang sangat besar untuk penanganan dan penekanan laju pandemi,” jelasnya.

Menurut dia, tidak tertutup kemungkinan akan tembus 200.000 orang terinfeksi Covid-19 dalam waktu beberapa bulan ke depan. Angka saat ini juga menempatkan Indonesia di urutan ke-9 sebagai negara dengan kasus positif terbesar di benua Asia.

Jumlah kasus itu, juga melampaui kasus positif di Cina yang merupakan episentrum awal pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus positif Covid-19 di China hanya 85.013, dengan rata-rata kasus harian sebulan terakhir di bawah 10 kasus.

Data dari World Health Organization (WHO) pun menunjukkan bahwa positivity rate Indonesia masih sangat tinggi. Positivity rate adalah persentase kasus positif dibanding total kasus yang diperiksa.

Sumber: