Orang Miskin di Indonesia Bertambah 1,63 Juta Jiwa

Kondisi ekonomi akibat ketidakpastian global maupun domestik akibat wabah COVID-19 jelas saja menjadi perhatian pemerintah dalam merumuskan postur RAPBN 2021. Meski menjadi gamang dalam menyusun angka-angka, pemerintah tetap mencanangkan sejumlah program pemulihan ekonomi yang akan dijalankan secara bersamaan dengan reformasi dalam berbagai bidang.

Pemerintah pun makin dihadapkan dengan kondisi sulit dengan munculnya beberapa data yang disodorkan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020. Data tersebut menunjukan tingkat kemiskinan mencapai 9,78 persen atau naik 0,56 persen dibandingkan periode September 2019.

Pandemi covid-19 telah menghentikan tren penurunan tingkat kemiskinan yang berlangsung sejak 2016, karena terdapat 1,63 juta orang miskin baru dibandingkan September 2019.

Relevasi kondisi negara, baik deviden dan angka kemiskinan juga dijelaskan Dalam buku Nota Keuangan 2021. Dampak wabah ini yang cukup berat dirasakan oleh BUMN yang bergerak di sektor perhubungan, pariwisata dan industri manufaktur. Tiga sektor ini jelas memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PBBP).

Dalam keterangan persnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target PNBP melalui dividen BUMN sebesar Rp26,1 triliun pada RAPBN 2021. ”Tentu saja ini paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” terang wanita kelahiran Bandar Lampung 26 Agustus 1962 itu.

Sinyal itu ditandai dengan penurunan kinerja terdampak wabah yang mengakibatkan pelambatan hingga penyetopan kerja-kerja pada tiga sektor tersebut. ”Kondisi ini sangat berat dirasakan oleh BUMN,” imbuhnya.

Lalu apa yang akan dilakukan? Sri menegaskan pemerintah tidak akan berdiam diri melihat kondisi global yang melucuti sektor-sektor tersebut. Langkah mengoptimalkan dividen BUMN pada 2021, antara lain, menjaga profitabilitas dan likuiditas perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat laba, kemampuan pendanaan, dan solvabilitas.

Fokus lain dengan menjaga persepsi investor yang dapat berpotensi menurunkan nilai pasar BUMN yang terdaftar di bursa efek. Dari dua komponen tersebut tentu saja dilakukan penyesuaian regulasi.

Sehingga dari beberapa item tersebut, pemerintah bisa menetapkan dividen yang lebih selektif untuk menyeimbangkan antara kebutuhan APBN dengan pelaksanaan program dan kesinambungan usaha BUMN.

Dan skenario lainnya yang ditempuh, yakni mereformasi dan penataan BUMN dalam rangka memperbaiki kinerja BUMN sehingga mampu meningkatkan penerimaan negara.

”Pemerintah memastikan langkah dan terobosan agar kerja kita lebih cepat dalam mengatasi hal-hal yang terjadi. Ini pun sesuai dengan instruksi presiden,” pungkas Sri Mulyani kepada wartawan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan adanya ketidakpastian akibat COVID-19 menjadi landasan pemerintah dalam menetapkan defisit sebesar 5,5 persen terhadap PDB di RAPBN 2021.

”Defisit 5,5 persen ditetapkan karena kita melihat COVID-19 memberikan ketidakpastian yang masih akan berlangsung sampai tahun depan,” katanya dalam konferensi pers RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan.

Ketidakpastian itu yang membuat pemerintah masih menetapkan kisaran dalam asumsi pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2021 sebesar 4,5 persen-5,5 persen, atau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang sudah ditetapkan dalam satu angka tertentu.

Sumber: