Ternyata 18 Lembaga yang Dibubarkan Presiden Jokowi Kosong, Said Didu: Yang Penting Heboh

Ternyata 18 Lembaga yang Dibubarkan Presiden Jokowi Kosong, Said Didu: Yang Penting Heboh

Pembubaran 18 lembaga yang dilakukan Presiden Joko Widodo ditanggapi beragam berbagai pihak. Sebagian mengapresiasi langkah itu dan pihak memberi dukungan.

Sebagian lagi, menyangsikan dan mempertanyakan pembubaran 18 lembaga-lembaga tersebut. Salah seorang yang menyangsikannya adalah Said Didu, dengan ikut mengomentari langkah Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tertanggal 20 Juli 2020 itu.

Mantan Sekretaris BUMN ini mengaku, awalnya ia berfikir bahwa 18 lembaga itu adalah lembaga yang aktif. Demikian disampaikan Said Didu melalui akun Twitter pribadinya, @msaid_didu, Selasa (21/7) kemarin.

“Awalnya saya pikir pembubaran 18 lembaga yang dibubarkan adalah lembaga “hidup”,” tulisnya.

Akan tetapi, setelah ia menelusurinya, ternyata lembaga yang dibubarkan itu adalah lembaga yang sudah tidak lagi beroperasi. Ia menduga, bahwa langkah pembubaran lembaga tersebut dilakukan hanya bertujuan untuk membuat kehebohan saja.

“Setelah saya baca banyak lembaga yg dibunarkan tersebut memang tinggal nama alias lembaga kosong,” katanya. “Yang penting heboh,” sambung Said Didu.

Sementara, Natalius Pigai menganggap bahwa pembubaran lembaga itu dinilainya masih belum cukup.

Sebaliknya, orang nomor satu itu juga harus buka-bukaan pula soal anggaran negara yang dihemat dari pembubaran 18 lembaga itu. Selain itu, Presiden juga harus transparan berapa tingkat efisiensi karyawan.

Begitu juga dengan aset-aset yang diefektifkan. Demikian disampaikan mantan komisioner Komnas HAM itu melalui akun Twitter pribadi miliknya, @NataliusPigai2, Rabu (22/7).

“Saya ingin tahu. Kalau berani Pak Jokowi umumkan berapa anggaran yang dihemat, berapa karyawan yang diefisiensikan dan berapa aset (kantor) yang diefektifkan?” tulisnya.

Menurutnya, hal itu pula yang semestinya bisa diketahui oleh masyarakat luas. Jika tidak bisa melakukan hal itu, kata Natalius, katanya, maka lembaga yang dibubarkan adalah lembaga palsu.

“Jika Jokowi tidak bisa maka itu lembaga abal-abal dan etok-etok (pura-pura),” tegasnya.

Sumber: