Soal Djoko Tjandra, IPW Desak Mahfud MD Lebih Agresif Awasi Mabes Polri

Agar lebih serius menangani dan memberantas kasus korupsi, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Menko Polhukam Mahfud MD mengawasi secara agresif lembaga penegak hukum dan instansi di bawah koordinasinya.

Pernyataan cukup nyelekit bagi Mabes Polri tersebut terkait kasus Djoko Tjandra yang menyeret banyak pejabat di tubuh kepolisian.

Pengawasan agresif tersebut terutama dalam menangkap Djoko Tjandra dan semua pejabat negara yang memberi ‘karpet merah’ kepada buron kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali itu.

Menurut Neta, yang harus dilakukan Mahfud MD adalah mendalami pengakuan Mabes Polri perihal pengawalan yang diberikan Brigjen Prsetijo Utomo kepada Djoko.

Itu terjadi saat Djoko terbang dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, dengan menggunakan jet pribadinya.

Demikian disampaikan Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/7) dikutip dari Pojoksatu.

Yang harus didalami Mahfud, lanjut Neta, adalah dalam rangka kepentingan apa Prasetijo mengawal Djoko.

“Apakah pengawalan sang jenderal ini murni gratis dan tidak ada gratifikasi di baliknya?” kata Neta.

Dengan demikian, katanya, bisa menjawab pertanyaan publik tentang benar atau tidaknya pengawalan itu dilakukan agar Djoko tidak diganggu siapa pun selama perjalanan ke Kalimantan Barat.

Hal itu agar tidak muncul anggapan bahwa pengawalan itu dilakukan oleh jenderal yang lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.

“Mungkinkah pengawalan itu inisiatif pribadi? Atau ada jenderal yang lebih tinggi yang memerintahkan Brigjen Prasetijo mengawal Djoko Tjandra?” sambungnya.

Neta beranalogi, jika pengawalan itu atas inisiatif pribadi, maka semestinya kapolda Kalbar bisa langsung menangkap Djoko Tjandra di Pontianak.

Apalagi, pangkat kapolda Kalbar yang lebih tinggi ketimbang Brigjen Prasetijo Utomo.

Menurut Neta, jika kapolda Kalbar tak tahu Djoko muncul di wilayahnya, maka akan jadi hal lebih aneh lagi.

Sumber: