Tim Tim Pemburu Koruptor Efektif apa Enggak? Emrus Sihombing: Jika Tidak, Optimalkan Saja yang Ada

Wacana pembentukan kembali tim pemburu koruptor (TPK) terus menjadi sorotan. Jika memang wacana tersebut terealisasi maka, TPK harus mempunyai target yang jelas dan terukur.

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menegaskan TPK harus punya target yang terukur jika memang dibentuk. Tidak hanya koruptornya, tapi juga dalam pengembalian kerugian negara yang dikorupsi.

"Kalau memang tim ini (TPK) mau dibentuk, ya, sekalian kasih target yang terukur. Target ini kan bisa dilihat dari jumlah koruptor yang ditangkap sama kerugian negara yang kembali," katanya dalam keterangannya, Senin (20/7).

Dijelaskannya, dari dua target itu, yang lebis pas adalah target kerugian negara yang bisa dikembalikan koruptor. Dari pada hanya menangkap sejumlah koruptor tanpa bisa mendapatkan kembali kerugian negara.

"Besaran targetnya pun harus dihitung secara cermat dengan pembentukan TPK, misalnya sekian persen dari total uang negara yang dikorupsi," katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut, pembentukan TPK pastinya membutuhkan anggaran. Sehingga sangat penting mengkalkulasi kebutuhan anggaran dengan uang negara yang kembali. Agar jangan justru membebani negara.

"Begini, tim baru kan butuh biaya juga. Okelah sumber daya manusia (SDM) nya sama, misalnya diambil dari lembaga penegak hukum lain. Tetapi, kan butuh anggaran juga, misalnya biaya perjalanan, penelitian, pengamatan, dan lain sebagainya," katanya.

Artinya, potensi uang negara yang akan kembali nanti dengan dibentuknya TPK harus dihitung agar signifikan, termasuk untuk membiayai operasional tim tersebut.

"Kalau saya berpendapat, target pengembalian uang negara harus di atas 50 persen. Jangan sampai nanti sekadar melihat jumlah. Biaya Rp5, dapatnya Rp10. Memang masih untung. Tetapi, signifikan enggak? Kalau yang dikorupsi Rp1 juta, misalnya," ujarnya.

Menurutnya, jika berani mematok target terukur dan signifikan, diyakini pembentukan TPK akan banyak mendapat dukungan. "Jika tidak, lebih baik optimalkan lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada," tegasnya.(gw/zul/fin)

Sumber: