Pernyataan Presiden Jokowi Meragukan, Saleh: Orang yang Terpapar Terus Bertambah

Pernyataan Presiden Jokowi soal puncak pandemi Covid-19 di Indonesia yang diprediksi berlangsung pada September mendatang ternyata tidak serta merta dipercaya beberapa pihak.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, salah satunya yang meragukan hal itu.

"Saya sedikit pesimistis dengan prediksi Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa puncak Covid-19 di Indonesia adalah Agustus-September," ucap Saleh di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7) dikutip dari JPNN.

Pasalnya, kata Saleh, sampai hari ini orang yang positif terpapar wabah yang bermula dari Wuhan, Tiongkok, itu masih terus bertambah. Bahkan belakangan ini ada kecenderungan makin meningkat. 

“Saya memaknai pernyataan presiden itu sebagai penyemangat, bagi semua. Terutama bagi tenaga medis yang bertarung di lini depan," tukas legislator PAN ini. 

Selain itu, pernyataan presiden tersebut juga bisa dijadikan sebagai pesan bahwa masyarakat tidak boleh menyerah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. 

"Ini penting diinformasikan ke masyarakat luas. Masyarakat tentu perlu tenang dan mengikuti semua saran dan nasehat pemerintah," jelas plh ketua Fraksi PAN DPR ini.

Menurut Saleh, pernyataan presiden perlu dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja pemerintah dalam menangani Covid-19. 

Jika presiden memprediksi akan terjadi penurunan pada bulan Agustus-September, semestinya dilengkapi dengan indikatornya. 

Beberapa indikator itu misalnya dengan menyampaikan fakta-fakta penurunan kurva, peningkatan jumlah yang sembuh, meningkatnya zona hijau, dan penemuan obat atau vaksin yang dapat melawan corona. 

Dalam konteks penanganan Covid-19, Saleh menyarankan agar pemerintah makin meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan di tengah masyarakat. 

Kemudian, semua saran para ahli juga harus disosialisasikan secara massif. Implementasinya mesti diawasi secara ketat. Jika ada yang melanggar, perlu diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. 

“Aturannya sudah ada. Masalahnya, pelaksanaannya kurang tertib dan tegas. Sanksinya juga tidak membuat jera. Itu yang perlu dievaluasi," tandasnya. (fat/jpnn/ima)

Sumber: