Kalau Kabinet Jokowi Remehkan Covid-19, Satyo Purwanto: Negara Bisa Bangkrut

Kinerja menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dinilai berbagai kalangan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Utamanya terkait terobosan-terobosan kementerian untuk penanganan dampak pandemik covid-19.

Jika ini dibiarkan berlarut-larut, imbasnya bisa membuat negara ini bangkrut. Begitu kata Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/7) kemarin.

Satyo mengingatkan kembali respons pemerintah saat kasus virus corona baru (Covid-19) baru diumumkan dan menjalar di China. Menurut Satyo, respons pemerintah Indonesia melalui menteri-menterinya Jokowi ialah sangat meremehkan Covid-19.

"Bahkan ketika masyarakat panik, menteri-menteri makin bikin pernyataan lucu-lucuan, bahkan Menkes ngomong Covid-19 ini flu, batuk, pilek biasa, masyarakat hanya disuruh berdoa dalam menghadapi pandemik Covid-19, akhirnya tidak ada upaya untuk melakukan deteksi dini maupun kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya mitigasi dan pencegahan," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/7).

Tak hanya itu kata Satyo, pemerintah juga malah meningkatkan promosi untuk wisawatan yang mencari alternatif destinasi karena pembatalan kunjungan ke negara-negara yang terkontaminasi Covid-19 saat itu. Seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan lainnya.

"Jika dalam masa pandemik banyak negara melakukan penutupan lalu lintas perjalanan manusia, Pemerintah Indonesia justru menggelontorkan anggaran sebesar Rp103 miliar rupiah untuk promosi wisata, Rp25 miliar rupiah untuk mengembangkan destinasi pariwisata, dan Rp72 miliar rupiah untuk influencer dalam rangka mendorong peningkatan wisatawan ke Indonesia pada saat itu, kan aneh bin nyata," jelas Satyo.

Menurut mantan Sekjen ProDem ini, persoalan terberat sebenarnya bukan pada perubahan drastis yang terjadi, melainkan pada faktor penggerak perubahan-perubahan yang sifatnya sulit diprediksi.

"Di sinilah perlu adanya orang-orang yang memiliki kompetensi dalam melakukan konstruksi dari kontijensi planning untuk mengambil tindakan preventif akibat kontraksi ekonomi, sosial dan politik akibat Covid-19 yang pasti akan terjadi," terang Satyo.

Sehingga sambung Satyo, jika kabinet Jokowi dipenuhi orang-orang yang tidak kapabel, maka akan berakibat banyak menteri yang ngelantur mengurusi urusan yang bukan pekerjaannya.

"Atau menteri-menteri yang terlihat asal kelihatan bekerja dan mengurusi kasus-kasus basi, negara bisa bangkrut diurus orang yang gak paham apa dan bagaimana yang mesti dikerjakannya dalam situasi darurat akibat Covid-19," pungkas Satyo. (rmol/zul)

 

Sumber: