Refly Harun Sebut Menteri Lebih Pentingkan Citra Diri, Ada Pula yang Sudah Ingin Jadi Presiden

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyindir menteri yang sering tampil di televisi dengan gaya milenial. Pernyataan Refly itu disampaikan dalam video di kanal YouTube Refly Harun bertajuk "JOKOWI GERAH, ANCAM RESHUFFLE!!!". Video tersebut diunggah, Senin (29/6) kemarin.

Dalam video berdurasi 23.28 menit ini, Refly awalnya menyampaikan berita terkait pidato Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, di Istana Negara pada 18 Juni 2020.

"Saya pernah mengatakan bahwa tidak sampai satu tahun, saya bilang nanti bisa dilihat videonya akan terjadi reshuffle kabinet. Karena saya sudah melihat, pada 2014 saja, saya menilai kabinet itu cuma enam," kata Refly.

Menurutnya, kabinet 2014 jauh lebih baik daripada susunan menteri-menteri dan pejabat yang sekarang. Dia merasa para menteri saat ini lebih mementingkan citra di depan publik daripada kinerja.

"Kalau menurut saya menteri-menteri sekarang lebih sadar kamera. Banyak sekali talkshow-nya," imbuh Refly.

Ia melanjutkan, "Ada yang sudah bercita-cita ingin menjadi Presiden pula. Ada yang selalu tampil di televisi dengan gaya milenial dan lain sebagainya. Kita tidak tahu apakah program kabinetnya berjalan dengan baik atau tidak," paparnya.

Terpisah, analis sosial Universitas Negeri Jakarta, Ubeidillah Badrun menyebut sikap itu merupakan ekspresi emosional dan kegagalan Jokowi dalam menangani COVID-19.

"Itu sebenarnya ekspresi emosional dari kegagalannya. Sekaligus kekacauanya dalam mengendalikan para menteri dan mengendalikan kondisi ekonomi pada kuartal I dan II/2020 ini yang terkontraksi minus," ujar Ubeidillah dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).

Dalam situasi tersebut, lanjutnya, Jokowi harus mengganti menteri yang menjadi beban dan berpeluang menambah kekacauan ke depan. Para menteri itu adalah Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menkumham, Menteri Ekonomi, dan Menteri Perindustrian.

Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menko Perekonomian juga menjadi beban Jokowi yang perlu dievaluasi dan diganti. "Karena sudah ada Perppu Nomor 1/2020 yang sudah jadi undang-undang. Tetapi tidak efektif digunakan dua menko tersebut. Bahkan, keduanya justru membuat kegaduhan. Dari soal TKA, debat terbuka yang gagal, dan juga kegagalan Kartu Prakerja yang di-handle langsung Menko Perekonomian," paparnya. (rh/zul/fin)

Sumber: