Lambat Tangani Kasus Pembakaran Bendera, IPW Minta Polri Siap-siap Hadapi Konflik Besar

Kasus pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam unjuk rasa menolak RUU HIP di Senayan berpotensi menimbulkan konflik besar jika terlambat ditangani. 

Hal ini seperti disampaikan Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S. Pane. Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6), dia mengingatkan Polri akan hal ini.

Bila jajaran kepolisian lambat menangani kasus pembakaran bendera PDIP, dikhawatirkan kasus tersebut akan memunculkan konflik baru yang berbuntut pada stabilitas kekuasaan Presiden Jokowi.

“Kalau Polri masih bekerja lambat kasus pembakaran bendera PDIP ini akan memunculkan konflik dan kekacauan, yang berbuntut pada kekuasaan Presiden Jokowi,” tulis Neta dalam keterangannya seperti dikutip dari Pojoksatu.

Menurut Neta, bila Polri tidak bekerja cepat menuntaskan kasus tersebut, dikhawatirkan akan muncul aksi balas dendam dari pendukung parpol PDIP terhadap massa aksi yang membakar bendera tersebut.

“Massa PDIP cukup banyak dan menyebar di seluruh Indonesia bukan mustahil mereka akan melakukan aksi massa memprotes pembakaran bendera parpolnya,” tandasnya.
 
Untuk itu, Polri perlu bekerja keras segera menuntaskan kasus tersebut. Apalagi pembakaran bendera itu sudah viral di media sosial. Belum lagi di TKP sangat banyak aparat intelijen yang bisa diminta data maupun informasinya untuk mempercepat penuntasan kasus tersebut.

“Polri segera bertindak ekstra cepat mengusut dan menyelesaikan kasus ini agar tidak terjadi konflik dan bentrokan massa di akar rumput,” tegas Neta.

Diketahui, berbagai organisasi tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis ‘Anak’ NKRI mendemo DPR RI berkaitan penolakan rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Di antara pendemo, ada massa dari Persaudaraan Alumni 212. Pentolan FPI juga ikut dalam demo.

Di tengah aksi, massa di depan gedung DPR RI terus berorasi dan memanas. Mereka membakar bendera merah berlogo palu dan arit simbol Partai Komunis Indonesia yang sudah bubar. Bendera PDIP juga dibakar, Rabu (24/6).

Saat membakar bendera PKI muncul yel-yel: “Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga.”

Seorang orator berujar, “Kita bakar bendera PKI-nya. Nanti kita bakar orang-orang PKI-nya, tokoh-tokohnya, di mana pun mereka berada, DPR, MPR, eksekutif!”

Atas aksi pembakaran bendera itulah, Fraksi PDIP DPR mengeluarkan surat edaran bagi seluruh anggotanya terkait insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi penolakan RUU HIP kemarin di depan Gedung DPR.

Edaran dalam bentuk pesan WhatsApp tersebut dikategorikan sebagai Sangat Urgent yang dikhususkan pada seluruh pimpinan hingga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR.
(fir/pojoksatu/ima)

Sumber: