Ada yang Manfaatkan RUU HIP untuk Gulingkan Jokowi

Aksi demo penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicurigai dijadikan sebuah jembatan saja. Buntutnya, tindakan pembakaran bendera PDI Perjuangan oleh massa aliansi anti komunis di depan DPR RI, Rabu (25/6) kemarin, pun diduga memiliki agenda lain.

Pengamat komunikasi politik Ari Junaedi kepada JPNN.com, Kamis (25/6), mengatakan ada aktor utama di balik aksi dimaksud. Yakni, menjadikan isu RUU HIP sebagai jembatan menuju penggulingan Jokowi dari kursi presiden.

“Sepertinya aktor utama memang ingin menjadikan demo RUU HIP sebagai antara untuk penjatuhan Presiden Jokowi dan PDIP selaku partai pengusung utama di pemerintahan,” ucap Ari.

Untungnya, lanjut Ari, PDIP tidak terpancing melakukan aksi yang berlebihan. Ari menilai, sikap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri menempuh jalur hukum merupakan sikap yang paling tepat.

Menurutnya, kedewasaan politik PDIP dengan melaporkan kasus tersebut ke polisi adalah tindakan tepat yang sudah cukup.
“Tinggal bagaimana polisi mencari dan menangkap serta memproses hukum para pelaku ini,” sambungnya.

Terkait pembakaran bendera PDIP, Ari menduga bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja. Sebab, seluruh ornamen dalam aksi demonstrasi itu sudah disiapkan oleh otak penggerak demo.

“Saya kira aksi unjuk rasa menolak RUU HIP lalu berbuntut aksi pembakaran bendera PDIP jelas sudah direncanakan. Ornamen-ornamen demo telah disiapkan dengan baik oleh otak penggerak demo,” kata dia.

Pembimbing program doktoral di pascasarjana Universitas Padjajaran ini juga menyoroti pemahaman sejumlah peserta aksi terkait tuntutan yang disuarakan.

“Dari pemberitaan media juga cukup jelas, banyak para peserta demo tidak mengerti tuntutan yang disuarakan para pemimpin demo yang bertindak sebagai orator di mobil komando unjuk rasa,” ulasnya.

Sebelumnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yaqut Cholil Qoumas yang memiliki pandangan senada. Ia memaparkan, sejumlah fraksi di DPR telah memberikan pernyataan keras untuk menolak pembahasan.

Artinya bisa disimpulkan bahwa RUU HIP ini tidak akan dilanjut lagi. “Terkait dengan RUU HIP, saya kira dari sikap-sikap fraksi sudah tergambar bagaimana nasib pembahasannya,” ujar Gus Yaqut, Rabu (24/6) dilansir RMOL.

Ketua Umum GP Ansor ini lantas meyakini DPR akan mendengarkan aspirasi rakyat, terutama organisasi kemasyarakatan (ormas) besar di Indonesia dalam memutuskan nasib RUU HIP.

“Saya melihat ada kemauan kuat dari fraksi-fraksi yang ada DPR untuk mengkaji lebih dalam dan mendengarkan pendapat publik sebagaimana yang sudah disuarakan NU, Muhammadiyah, MUI dan ormas-ormas besar lainnya,” paparnya.

Sementara mengenai aksi yang tengah digelar Aliansi Nasional Anti Komunisme (ANAK) NKRI di depan gedung DPR, Gus Yaqut mengaku tidak tahu menahu.
Sebaliknya, ia mengaku tidak paham secara detail maksud dari aksi yang digalang sejumlah ormas Islam, seperti GNPF Ulama, PA 212, dan FPI itu.

Sumber: