Pak Jokowi Jalan Berlumpur Setinggi Lutut, Ibu Mau Melahirkan Ditandu 16 Kilometer

Pak Jokowi Jalan Berlumpur Setinggi Lutut, Ibu Mau Melahirkan Ditandu 16 Kilometer

Pembangunan infrastruktur di ibu kota Sulbar, Mamuju, masih minim. Sebagian warga belum merasakan hasil pembangunannya.

Seperti yang dirasakan warga Desa Sandapang Kecamatan Kalumpang. Warga setempat terpaksa menandu keluarganya yang hendak melahirkan, Sabtu (20/6) lalu. Warga menggunakan dua bambu dan sarung berangkat dari Panusuang menuju Karama sejauh 16 kilometer.

Kemudian dari Karama, perjalanan dilanjutkan menggunakan perahu katinting menuju Kalumpang, ibu kota kecamatan. Itu dilakukan lantaran kondisi jalan tidak bisa dilalui kendaraan, karena lumpur setinggi lutut.

Warga Desa Sandapang, Asril mengatakan, menandu orang sakit sudah sering terjadi. Khususnya saat musim hujan.

Menurutnya, jalan yang berlumpur hanya setengah kilometer. Sisanya agak mendingan, namun tetap saja sulit diakses. "Kalau ada keluarga sakit, ya begini kondisinya. Harus ditandu jika ingin dibawa ke rumah sakit," kata Asril, Senin (22/6) kemarin.

Asril menyebutkan, jika akses jalan yang buruk tersebut tidak hanya meyulitkan warga yang sakit. Tetapi juga membatasi mobilitas warga di daerah itu. Termasuk aktivitas ekonomi dan kebutuhan pangan.

"Bertahun-tahun tidak ada perhatian, harus butuh tenaga ekstra," ungkapnya

Bahkan pada 2014 lalu, kata Asril, masyarakat secara swadaya membuat jalan penghubung dengan jalan utama Kecamatan Kalumpang. Tetapi saat ini tak lagi bisa di lalui. Kondisinya sama, berlumpur.

"Harapan saya pemerintah daerah sebagai penanggung jawab akses antar desa bisa melihat realita ini," harapnya.

Prioritaskan Jalan Kecamatan Kadis PUPR Mamuju, Salihih Saleh, mengakui wilayah Kalumpang belum merata pembangunan jalannya. Pihaknya masih fokus untuk poros utama kecamatan. Sehingga jalan di desa belum tersentuh.

"Kita fokus dulu di jalan poros sesuai komitmen musyawarah perencanaan," katanya.

Alokasi pembangunan jalan, kata dia, memang 10 persen dari APBD untuk jalan poros kecamatan di desa. Namun, pemerintah desa juga bisa menganggarkannya. "Bertahap, ada skala prioritas," katanya. (rul/zul/dir)

Sumber: