Kesiapan BUMDes Distribusi Sembako Bagi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Tegal Dipertanyakan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Tegal dalam pendistribusian sembako bagi terdampak Covid-19. Namun kesiapan BUMDes masih dipertanyakan, karena tidak semua BUMDes memiliki badan usaha yang membidangi usaha pangan.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal Khaeru Soleh, Kamis (11/6) mengatakan, mestinya BUMDes diverifikasi terlebih dulu, apakah memiliki badan usaha jual beli atau tidak. Jika tidak, maka akan mengalami kesulitan. Karena BUMDes yang dibuat desa kebanyakan mengelola tentang sampah, pariwisata, dan simpan pinjam. BUMDes yang mengelola perdagangan sangat sedikit. Salah satunya, BUMDes Desa Penusupan Kecamatan Pangkah yang telah memiliki supermarket.

"Selain badan usaha, SDM juga harus disiapkan. Kalau sudah berpengalaman dalam jual beli, maka akan lebih mudah. Jika tidak, apakah BUMDes itu mampu," katanya.

Selain itu, tambah Khaeru Soleh, BUMDes juga harus mempersiapkan tempat penyimpanan bagi sembako yang mudah busuk. BUMDes juga harus bertanggungjawab jika ada sembako yang tidak layak konsumsi. Pihak badan harus mengganti dengan sembako yang layak konsumsi.

"Kami menyangsikan modal BUMDes. Apakah mampu membeli barang dari suplaier," tambahnya.

Komisi I menyarankan, lanjut Khaeru Soleh, sebaiknya untuk pengadaan beras bekerjasama dengan Bulog. Sebab beras harus ada uji kualitas beras, dan yang bisa melakukan Bulog. Namun, kalau BUMDes bisa uji kualitas beras, tidak perlu kerja sama dengan Bulog. (guh/ima)

Sumber: