Masyarakat Tak Puas Kinerja Jokowi, Istana: Wajar, Pasti Ada Penurunan

Banyaknya keluhan terhadap kebijakan penanganan pandemi virus corona baru (covid-19) oleh Pemerintah, membuat sebagian masyarakat tidak puas. Ini terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia bertajuk ‘Persepsi Publik Terhadap Penanganan Covid-19’.

Survei terbaru itu menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi di bulan Mei turun menjadi 66,5 persen. Angkanya turun dibandingkan survei bulan Februari, yang mencapai 69,5 persen.

Meski demikian, hal itu dianggap wajar Tenaga Ahli Utama Kantir Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian. “Saya kira itu wajar, pasti ada penurunan,” ujarnya dikonfirmasi wartawan, Senin (8/6) kemarin.

Menurutnya, naik turun kepuasan itu memang sangat mungkin terjadi. “Dalam kondisi normal saja kepuasan itu bisa naik-turun, apalagi dalam kondisi seperti ini (Covid-19),” terangnya.

Akan tetapi, Donny memastikan bahwa penurunan itu tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Sebab, kata dia, pemerintah juga sudah bekerja semaksimal mungkin menanangani wabah virus asal Kota Wuhan itu.

Pun demikian dengan upaya untuk mendongkrak perekonomian tanah air saat ini. “Penurunan itu kan ekspektasi publik, ekonomi pasti akan baik,” ujarnya.

Kendati demikian, dalam kondisi demikian, pihaknya mengakui bahwa untuk meningkatkan meningkatkan kondisi perekonomian memang bukan hal yang mudah.

“Tapi dilakukan pemerintah sudah maksimal mengingat pertumbuhan kita masih positif,” klaimnya.

Lebih lanjut, Donny membeberkan sejumlah hal yang telah dikerjakan pemerintah selama masa Covid-19. Beberapa hal yang ia sebutkan antara lain mengenai Bansos yang belakngan dikritisi karena tidak tepat sasaran.

“Saya kira, Presiden sudah mengatakan bantuan sosial harus tepat sasaran,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta agar pemerintdah daerah aktif membantu dalam perbaikan dan update data agar pemberian bansos bisa dipertanggungjawabkan.

“Ya itu (kritik) masukan bagus buat pemerintah untuk mereformasi sistem pendataan bansos. Sekarang sudah mulai ada perbaikan,” sambungnya.

Kemudian mengenai ketidaksetujuan responden tentang anggaran untuk kartu prakerja, Donny menegaskan alokasi anggaran kartu prakerja hanya 28 persen untuk pelatihan.

Selain kritik Bansos, Donny juga meluriskan mengenai perbaikan sistem bantuan sosial, salah satunya adalah mengenai Program Kartu Prakerja.

Sumber: