Risma Minta PSBB Surabaya Diakhiri, Khofifah Enggan Berkomentar Banyak

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta penghentian penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Surabaya. Permintaan itu disampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Timur Khohidah Indar Parawansa.

Khoififah membenarkan hal itu saat dikonfirmasi permintaan Wali Kota Surabaya itu. Hanya saja, Orang Nomor Satu di Jawa Timur itu enggan berkomentar banyak.

Mantan Menteri Sosial Ini menyatakan bahwa pihaknya belum memutuskan apakah PSBB Surabaya Raya dilanjutkan atau tidak. “Kalau PSBB Surabaya, malam nanti akan dikoordinasikan dengan pakar epidemiologi,” ungkap Khofifah di Tulungagung, Minggu (7/6).

Akan tetapi, ia memastikan bahwa ia memastikan bahwa penerapan PSBB transisi di Malang Raya diperpanjang. “Kalau masa transisi pasca PSBB di Malang Raya, hari ini adalah hari pertama perpanjangan transisi untuk tujuh hari ke depan,” sambungnya.

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta penghentian penerapan PSBB di Kota Surabaya.

Permintaan itu diutarakan Risma kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya di Gedung Negara Grahadi, Minggu (7/6) malam.

“Ini teman-teman lagi membahas hal itu. Mudah-mudahan nanti bisa diterima usulan kita sama Bu Gubernur,” kata Risma saat ditemui di Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Sekadar info, PSBB jilid III di Kota Surabaya berakhir pada Senin (8/6). Menurut Risma, setelah 3 bulan PSBB, warga butuh pelonggaran agar ekonomi mereka bisa bergerak.

“Karena sekali lagi saya khawatir sama hotel, restoran. Kan enggak mungkin, membayar orang tapi nganggur, sedangkan mereka tidak punya pendapatan,” ujar Risma.

Karena alasan itu, Risma optimistis usulannya diterima Khofifah. Pemkot Surabaya, kata Risma, sudah menyiapkan protokol kesehatan ketat yang harus dilakukan masyarakat jika PSBB Surabaya tidak diperpanjang.

Protokol itu meliputi proses transaksi skala kecil seperti di warung makan sampai restoran.

“Karena kita belum bebas 100 persen, jadi artinya kita harus lakukan protokol yang ketat, mulai nanti bagaimana di restoran, di warung. Bahkan kita juga atur pembayarannya cara menggunakan uang itu, cara nerimanya bagaimana,” kata Risma.

Selain itu, Risma juga meminta bantuan alat rapid test ke pemerintah pusat untuk memeriksa pegawai mal dan restoran di Surabaya.

“Saya sudah mohon ke Pak Menteri (Menkes Terawan Agus Putranto), nanti kalau kita ada rapid test, kita prioritaskan itu pegawai minimarket, supermarket, pegawai mall, pegawai toko,” kata Risma.

Sumber: