Disomasi, Ini Alasan Ade Armando Sebut si Dungu kepada Din Syamsudin
Setelah ramai diperdebatkan sejumlah pihak, Ade Armando akhirnya angkat bicara tentang pernyataan kontroversialnya yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Senin (1/6) kemarin. Utamanya terkait somasi yang dilayangkan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammdiyah (PWPM) Jawa Tengah terhadapnya.
Melalui akun Facebooknya, Pengamat Politik itu membuat pernyataan dengan menyebut ormas Muhammadiyah menggulirkan isu pemakzulan Presiden Jokowi.
Ade juga menyertakan pamflet diskusi webinar nasional bertajuk ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’. “Isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah,” tulis Ade Armando.
“Keynote speaker-nya Din Syamsuddin, si dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat,” lanjut Ade.
Atas pernyataan itu, ia dituntut untuk mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf. Yakni di lima media televisi nasional, lima media cetak nasional, lima media online nasional dan media sosial miliknya.
Bukannya memenuhi somasi, Ade malah balik ‘menyerang PWPM Jateng. Hal itu disampaikan pengamat politik itu melalui akun Facebooknya, Senin (1/6) malam.
“Saya rasa ada baiknya PW Pemuda Muhammdiyah Jateng mengomentari pernyataan Din Syamsudin sebagai keynote speaker di webinar 1 Juni tersebut,” ujarnya.
Ade lantas mengutip pemberitaan CNNIndonesia di mana Din Syamsuddin dalam diskudi tersebut merujuk teoritikus Islam Al Mawardi.
Disebutkan, Din menganggap bahwa sejumlah syarat-syata untuk memakzulkan presiden saat ini sudah terpenuhi. Dalam pemaparannya, Din menyebut ada tiga syarat untuk memakzulkan presiden.
Yakni ketiadaan keadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kewibawaan.
“Din juga menyatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator,” tulis Ade.
Ade juga menuliskan bahwa Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional.
Merujuk pada pemikir Islam odern Rasyid Ridho, lanjutnya, Din meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi.
“Saya menganggap pandangan Din bahwa sudah terpenuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden adalah pandangan yang ‘dungu’,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: