Defisit APBN Tembus 1.039,2 Triliun

Defisit APBN semakin melebar disebabkan kebutuhan dana penanganan virus corona atau Covid-19 di Tanah Ari yang terus bertambah. Adapun dalam Pemulihan Ekonomi Nasional dibutuhkan dana total sebesar Rp677,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, defisit APBN pada 2020 semakin melebar ke posisi 6,34 persen atau setara Rp1.039,2 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Semula, kata bendahara negara itu menargetkan defisit anggaran sebesar 5,07 persen atau setara Rp852,9 triliun terhadapa PDB. Untuk angka defisit itu nantinya akan dimasukkan dalam revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020.

"Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp852,9 triliun atau 5,07 persen dari GDP menjadi Rp1.039,2 triliun, atau menjadi 6,34 persen dari PDB," katanya dalam video daring, Rabu (3/6).

Devisit yang semakin lebar, kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan ada perubahan target dari penerimaan maupun belanja negara. Target penerimaan yang sebelumnya Rp1.760,9 triliun menjadi Rp1.699,1 triliun. Sedangkan belanja negara menjadi Rp2.738, 4 triliun dari selam Rp2.613,8 triliun.

"Penerimaan perpajakan akan menjadi Rp 1.404,5 triliun, belanja terjadi kenaikan Rp 124,5 triliun, yang mencakup tadi berbagai belanja untuk dukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19, termasuk untuk daerah dan sektoral," tuturnya.

Kendati demikian, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia akan mengelola APBN secara hati-hati walaupun ada pelebaran defisit.

"Kenaikan defisit tetap akan kita jaga secara hati-hati sesuai instruksi presiden. Kami akan gunakan sumber pendanaan risiko kecil dan biaya paling rendah, termasuk sumber internal, penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dana abadi pemerintah dan Badan Layaan Umum (BLU), penarikan pinjaman program, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan global dan dukungan dari BI melalui kebijakan-kebijakan moneternya," ungkapnya.

Terpisah, Pengamat ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan ada dua faktor yang menyebabkan defisit kian melebar Pertama, penerimaan negara rendah akibat wabah Covid-19.

"Kedua, pemerintah harus meningkatkan belanja sebagai stimulus bagi perekonomian. Alokasi stimulus yang semula Rp405 triliun harus ditingkatkan hingga lebih dari Rp600 triliun," katanya.

Menurut dia, pelebaran defisit tak hanya dialami Indonesia Akan tetapi di banyak negara di dunia. Defisit yang dialami Indonesia sebesar 6,34 persen baginya masih terlalu kecil. "Juga rasio utang pemerintah kita juga saat ini masih rendah," tukasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyoroti kinerja menterinya, salah satunya Menteri Sri Mulyani yang kurang matang dalam mengelola APBN 2020 sehingga defisit semakin lebar. (din/zul/fin)

Sumber: