Gubernur Jateng Respon Pidato Prabowo Subianto: Kita Bukan Superman, Bukan One Man Show

Terkait dengan fluktuasi harga bahan pokok yang ada di pasaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki sejumlah program. Salah satunya adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar yang menggandeng instansi terkait seperti BUMD dan Bulog.

Sejauh ini, upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan membuahkan hasil. Persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, atau mengalami penurunan  0,10 persen poin dibanding September 2024 yang mencapai 9,58 persen.

Graduasi miskin ekstrem juga sudah dilakukan, salah satu contohnya di Kabupaten Brebes. Masyarakat miskin yang diwisuda tersebut dinyatakan sudah naik kelas dan sudah tidak bergantung dengan bantuan sosial.

BACA JUGA: Organisasi Mahasiswa Diminta Gubernur Jateng Ikut Dampingi Desa Miskin: Akan Saya Tunjuk

BACA JUGA: Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Resmikan Program Desalinasi di Brebes

"Nanti akan kita teruskan kepada seluruh bupati-bupati lain agar segera dilakukan graduasi,” ucapnya. 

Senyampang dengan itu, pihaknya juga melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) agar banyak terserap lapangan pekerjaan. Pemprov Jateng telah memperbanyak sekolah vokasi dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). 

Ia berharap, masyarakat yang belajar di BLK segera didistribusikan atau disalurkan ke tempat kerja.

"BLK kita harus bisa menciptakan pekerjaan. Maka kita koneksikan dengan investasi yang ada di wilayah mereka berada," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI secara daring di Gedung Berlian Semarang pada Jumat, 15 Agustus 2025 mengatakan, salah satu yang menjadi atensi dalam pidato Presiden adalah membuat angka kemiskinan.

Khususnya kemiskinan ekstrem menjadi nol persen. Ini merupakan tantangan yang harus diperjuangkan bersama-sama.

"Tadi sudah bisik-bisik dengan Gubernur, ini akan kita perjuangkan walaupun tantangannya berat. Tapi ini harus kita laksanakan, karena mereka (masyarakat miskin) adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan sama, mungkin nenek atau kakeknya dulu juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia," katanya.

Maka dari itu, diperlukan pendekatan secara komprehensif supaya warga yang masuk kategori. Miskin bisa terentaskan. 

Sumber: