Angka Kemiskinan Jateng per Maret 2025 Turun, Ahmad Luthfi: Ini Keberhasilan Bersama

Misalnya, sektor pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem harus diintervensi, termasuk mereka yang putus sekolah harus disekolahkan.

"Infrastruktur sekolah kita perbaiki. Kalau kewajiban provinsi maka SMA/SMK harus kita bangun/perbaiki," jelasnya.

Berikutnya terkait rumah tidak layak huni (RTLH) yang di Jawa Tengah mencapai hampir 1.012.113 unit. Intervensi dari Pemprov Jateng telah menganggarkan perbaikan 17.000 unit RTLH pada 2025. 

BACA JUGA: Harganas 2025, Pemprov Jawa Tengah Pastikan Keluarga Harmonis, Sakinah dan Utuh

BACA JUGA: Surga Tersembunyi di Jawa Tengah! 10 Destinasi Wisata Ini Wajib Masuk Bucket List Kamu

Belum lagi bantuan RTLH dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota, CSR Perusahaan, Baznas , serta BUMD dan BUMN.

Parameter lain berikutnya tentu terkait kebutuhan pokok masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Intervensi yang dilakukan dengan menggandeng instansi terkait seperti Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan. 

Untuk sektor kesehatan, program speling juga terus digenjot guna mendekatkan layanan kepada masyarakat. 

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin mengatakan, penurunan ini belum cukup, masih butuh penguatan kolaborasi lintas sektor. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan. 

Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem data sebagai fondasi pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

“Salah satunya sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial yang menyebut ada perubahan dari DTKS menjadi DT-SEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, perubahan-perubahan ini harus kita kawal,” jelas Taj Yasin yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah ini.

Sumber: