Sekolah Muhammadiyah Ngadu ke DPRD Kota Semarang Soal Nasibnya

SEMARANG, radartegal.com - Jajaran pimpinan sekolah Muhammadiyah ngadu ke DPRD Kota Semarang terkait dengan nasibnya. Kehadiran mereka di Gedung Wakil Rakyat didampingi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang.

Udara di ruang rapat DPRD Kota Semarang, Jumat 13 Juni 2025 itu terasa sedikit berbeda. Bukan ketegangan yang lazim, melainkan aura keprihatinan yang mendalam, berpadu dengan harapan besar yang menggantung di setiap kalimat.

Para pimpinan sekolah Muhammadiyah dan Majelis Dikdasmen PDM Kota Semarang, hadir membawa setumpuk catatan dan aspirasi. Mereka bukan hanya bicara tentang masa depan institusi mereka, tapi tentang nasib ribuan siswa dan ratusan guru yang menggantungkan asa pada kebijakan publik.

Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Suharsono SS MSi, anggota Komisi D, Siti Roika SpPd, dan Komisi A, Ali Umar Dani SPt MSi dari Fraksi PKS. Para wakil rakyat itupun mendengarkan dengan saksama apa yang disampaikan para pimpinan sekolah Muhammadiyah.

BACA JUGA:2 Tendik Teladan Tegal Muhammadiyah University Dapat Penghargaan Hewan Kurban, Rektor: Simbol Keihklasan Kerja

BACA JUGA:Bersinergi dengan Pemkot, Tegal Muhammadiyah University Siap Andil Membangun Daerah

Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Semarang, Sutarto, bersama jajaran kepala sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari SMP Muhammadiyah 3 (Rojudin) dan SMA Muhammadiyah 1 (Aizun).

Kemudian SMK Muhammadiyah 1 (Widiastuti), hingga SD Muhammadiyah 6, 8, dan 10 (Suharno, Rosyid Ridho, Suwarno), serta pimpinan pendamping Sutomo dan Sukartono, mencoba merajut benang merah keprihatinan mereka.

Pajak dan Sekolah Gratis Beban yang Mengimpit Lembaga Pendidikan Swasta

Salah satu sorotan utama yang mengemuka adalah isu pajak lembaga pendidikan. Bagi sekolah swasta seperti Muhammadiyah, pajak ini terasa seperti beban ganda.

Di satu sisi, mereka menjalankan fungsi publik, mencerdaskan anak bangsa. Di sisi lain, mereka diperlakukan seperti entitas bisnis biasa yang harus membayar pajak. Padahal banyak di antaranya berjuang mati-matian untuk tetap eksis dan menjaga kualitas tanpa membebani siswa terlalu tinggi.

BACA JUGA:Program Unggulan SD Muhammadiyah Jatinegara Kabupaten Tegal, Lulusan Dapat 4 Ijazah Sekaligus

BACA JUGA:Bulan Bakti, IIDI Cabang Pemalang Gelar Aksi Tanam Pohon di SMA Muhammadiyah 1 Pemalang

Ini menjadi ironi, mengingat peran sekolah swasta seringkali menopang celah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pendidikan negeri.

Tak kalah penting, polemik program sekolah gratis milik pemerintah juga mencuat. Muhammadiyah mempertanyakan prinsip keadilan dalam implementasinya. 

Sumber: