Sekolah Muhammadiyah Ngadu ke DPRD Kota Semarang Soal Nasibnya
POSE - Petinggi PDM dan pimpinan sekolah Muhammadiyah foto bersam dengan DPRD Kota Semarang usai audiensi.-Istimewa-
"Apakah program sekolah gratis ini sudah mempertimbangkan level playing field yang setara antara sekolah negeri dan swasta?" tanya mereka, seolah menyuarakan kegelisahan banyak yayasan pendidikan non-pemerintah.
Jika pemerintah menggratiskan pendidikan di satu sisi, sementara di sisi lain sekolah swasta tetap terbebani biaya operasional dan pajak. Maka akan tercipta ketimpangan yang bisa mengancam keberlangsungan sekolah-sekolah swasta yang berkontribusi besar pada ekosistem pendidikan.
BACA JUGA:Tampil Gemilang, Al-Manaar Muhammadiyah Pemalang Jadi Juara Umum di Kejurda Tapak Suci Putera
BACA JUGA:Pemkot Tegal Optimis Tegal Muhammadiyah University Akan Menjadi Pusat Pendidikan Unggulan
Nasib Guru dan Tenaga Kependidikan: Antara Piutang dan Harapan P3K
Isu guru dan tenaga kependidikan (GTK) pun tak luput dari perhatian. Mereka menyampaikan dinamika terkini terkait status GTK yang telah lolos formasi P3K.
Banyak guru di sekolah swasta yang bertahun-tahun mengabdi, namun status dan kesejahteraan mereka masih rentan.
Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyuarakan agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada masa depan para pengajar ini, yang merupakan ujung tombak pendidikan.
Soal dana operasional sekolah, Dikdasmen PDM Kota Semarang juga menyimpan data yang cukup menggetirkan.
BACA JUGA:SMK Muhammadiyah Belik Pemalang Resmikan Ruang Multimedia, Dorong Inovasi dan Kreativitas Siswa
BACA JUGA:Ajak Hidup Sehat dan Jalin Silaturahmi, Pemuda Muhammadiyah Comal Pemalang Gelar Fun Run
"Kami mencatat, terdapat piutang pendidikan sekolah Muhammadiyah Semarang kepada siswa total sebesar Rp7,6 miliar sejak tahun 2017 hingga 2023," ungkap Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Semarang, Drs Sutarto, MM dalam pertemuan tersebut.
Angka ini mencerminkan dilema yang dihadapi sekolah Muhammadiyah. Di satu sisi, mereka memiliki kepedulian tinggi terhadap siswa yang kesulitan membayar. Di sisi lain, piutang ini menumpuk dan menjadi tantangan finansial yang tak ringan.
Sementara piutang sebelum tahun 2017 telah diputihkan oleh pihak sekolah Muhammadiyah, menunjukkan komitmen PDM Kota Semarang dalam meringankan beban masyarakat.
Sinergi untuk Pendidikan Berkeadilan
Di tengah semua aspirasi tersebut, semangat kemitraan tetap menjadi inti pertemuan. Wakil Ketua PDM Kota Semarang, Dr AM Jumai, dengan tegas menyatakan komitmen Muhammadiyah untuk terus mengawal agar lembaga pendidikan mereka mendapatkan ruang yang adil dan proporsional dalam kebijakan pendidikan di Kota Semarang.
BACA JUGA:SMA Muhammadiyah 4 Belik Pemalang Laksanakan Ujian Tasmi’ Kelas Tahfidz di LPPI UMP
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:


