Anggota DPR RI Minta Pemerintah Sikapi 3 Isu Soal Penyelenggaraan Haji

TEGAL, radartegal.com - Pemerintah diminta bersiap untuk menyukapi tiga isu terkait penyelenggaraan ibadah haji. Sehingga pelaksanaan tahun depan bisa lebih baik lagi.

Itu, disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Dr Abdul Fikri Faqih, Selasa 18 Juni 2025 malam di Tegal. Pada kesempatan itu, dirinya menyebut masih ada hal-hal yang perlu dievaluasi pada penyelenggaraan tahun ini.

Menurut Fikri, secara umum pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar. Namun, ada beberapa hal yang harus dievaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. 

"Ada beberapa hal yang harus dievaluasi dan diantisipasi. Agar penyelenggaraan ibadah haji tahun depan bisa benar-benar baik dan lebih siap," katanya.

BACA JUGA: Jemaah Haji Diminta Bijak Bermedia Sosial, Sekjen MUI: Tolong Klarifikasi

BACA JUGA: 175 Jemaah Haji Indonesia 2025 Meninggal di Tanah Suci, Alami Sakit Jantung, Infeksi dan Dehidrasi

Politisi PKS itu menyebut, ada beberapa isu yang harus dibenahi dalam penyelenggaraan haji. Pertama, isu global seperti tentang haji furoda yang harus lebih ditertibkan. 

"Jadi kedepan jangan sampai ada calon jamaah menuntut aparat penegak hukum lantaran tergiur iklan-iklan yang menawarkan ibadah haji tak perlu mengantri. Sebab dari Pemerintah Arab Saudi sudah memberlakukan aturan ketat," tegasnya.

Saat ini, kata Fikri, Komisi VIII DPR RI juga tengah membahas undang-undang yang mengaturnya. Nantinya, hal-hal yang tercantum di dalamnya akan mendetail dan memperinci, termasuk sanksi-sanksinya.

Kedua, ujar Fikri, terkait syarikah-syarikah atau perusahaan swasta yang menyediakan layanan di Tanah Suci harus bisa lebih baik. Pihaknya menilai, tidak perlu banyak jumlahnya karena pada akhirnya justru menghambat pelaksanaan ibadah haji.

BACA JUGA: BK DPRD Kota Tegal Segera Telusuri Dugaan Pelanggaran Kode Etik Oknum Anggota dalam Kasus Haji Ilegal

BACA JUGA: Gantikan Mama di Usia 18 Tahun, Gadis Cantik Levina Viral Jadi Jemaah Haji Termuda asal Tegal

"Ini harus diantisipasi agar koordinasi yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada miskomunikasi. Bisa dengan satu embarkasi dilayani satu syarikah saja, tidak perlu banyak syarikah," jelasnya. 

Termasuk, imbuh Fikri, ketika perusahaan swasta atau syarikah tersebut memiliki reputasi yang buruk. Maka sudah sepatutnya untuk dievaluasi dan tidak perlu dilibatkan lagi.

Sumber: