Anggota DPR RI Minta Pemerintah Sikapi 3 Isu Soal Penyelenggaraan Haji
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri--
Fikri melanjutkan isu yang ketiga yakni terkait dengan digitalisasi pelaksanaan haji dan umroh yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi. Sehingga, Pemerintah Indonesia perlu mempelajari betul, sehingga undang-undang yang mengatur haji tidak salah melangkah atau berseberangan.
"Ada penerapan digitalisasi yang rencananya bakal diterapkan Pemerintah Arab Saudi yakni Masar Nusuk. Ini harus segera disikapi oleh Pemerintah Indonesia agar nantinya tidak ada kendala," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:



