Cegah Anak Putus Sekolah, Pemkab Cilacap Terapkan Strategi Ini
ILUSTRASI SEKOLAH - Pemkab Cilacap teraplkan strategi ini untuk cegah anak putus sekolah.-Rosy / Bad Homburg / Germany dari Pixabay-
CILACAP, radartegal.com - Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, untuk cegah anak putus sekolah. Salah satunya dengan menggencarkan strategi yang saat ini sedang diterapkan, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
Lantas strategi macam apa yang Pemkab Cilacap terapkan untuk menekan atau mencegah anak putus sekolah di daerahnya?
Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cilacap, Kamto mengatakan, Pemkab melalui dinasnya menerapkan sistem monitoring anak sekolah.
Hal ini sebagai upaya preventif untuk menekan angka putus sekolah, khususnya di jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.
BACA JUGA:Anak Putus Sekolah di Jateng Dapat Beasiswa Rp2 Juta dari Pemprov
BACA JUGA:Sempat Putus Sekolah karena Biaya, Warga Luwungbata Brebes Akhirnya Bisa Kembali Bersekolah
"Sistem ini menjadi alat untuk memantau keberlanjutan pendidikan anak. Utamanya siswa kelas VI SD dan IX SMP. Melalui sistem ini, pemerintah bisa mengetahui secara menyeluruh apakah mereka melanjutkan pendidikan atau tidak," terang Kamto.
Strategi cegah anak putus sekolah di Cilacap
Menurutnya, sistem ini sudah berjalan dan data yang terkumpul akan menjadi dasar pengambilan keputusan bupati dalam upaya menekan angka anak putus sekolah.
Aasaran utama dari strategi ini, sambung Kamto, adalah siswa yang keluar dari sekolah namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.
Pemerintah akan melakukan intervensi langsung, baik dengan mengajak anak tersebut kembali ke sekolah reguler maupun mengarahkannya ke pendidikan kesetaraan.
BACA JUGA:Program Yuh Sekolah Maning Akomodir 50,2 Persen Anak Putus Sekolah di Kabupaten Tegal
BACA JUGA:Tekan Angka Putus Sekolah, Kelas Hybrid di Brebes Ditambah
"Tergantung pada usia dan kondisi. Kalau usianya memungkinkan dan masih bisa kembali ke sekolah formal, akan kita dorong untuk itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita arahkan ke pendidikan kesetaraan. Untuk anak usia SD ke Paket A, SMP ke Paket B, dan SMA ke Paket C," tambahnya sebagaimana dikutip dari radar banyumas.
Sementara ini, masih kata Kamto, intervensi difokuskan pada jenjang SD dan SMP.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

