Menyikapi keluhan tersebut, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Mutamakin, turun tangan langsung untuk meninjau situasi di lapangan. Ia membenarkan bahwa kondisi Sungai Cenang sudah sangat memprihatinkan dan mengancam ekonomi warga pesisir.
Politisi yang berasal dari Dapil III meliputi wilayah Warureja, Suradadi, dan Kramat ini mendesak adanya sinergi nyata dari berbagai tingkatan pemerintahan. Menurutnya, penanganan ini melibatkan Pemkab Tegal, Pemprov Jawa Tengah, hingga pemerintah pusat.
BACA JUGA:Jembatan di Tegal Putus dan Ratusan Rumah di Jatimulya Terendam, Buntut Banjir Luapan Sungai Cenang
BACA JUGA:Sungai Cenang Meluap, Jatimulya Tegal Banjir, Ratusan Rumah dan Sekolah Terendam
Normalisasi sungai dan muara dinilai sebagai harga mati demi menjaga keberlangsungan hidup ekonomi masyarakat pesisir Pantura. Ia menegaskan bahwa fasilitas sandar kapal harus segera dikembalikan fungsinya agar nelayan tidak terus-menerus merugi.
"Jangan sampai nelayan yang setiap hari menggantungkan hidup dari laut justru kesulitan hanya untuk keluar masuk tempat bersandarnya perahu. Sungai dan muara Cenang perlu penanganan serius agar bisa kembali berfungsi sebagaimana mestinya," tegas Mutamakin.
Pendangkalan Sungai Cenang di TPI Suradadi tidak hanya menghambat mobilitas harian, tetapi juga mengancam perekonomian ratusan nelayan tradisional di Kabupaten Tegal. Tanpa adanya program normalisasi dan pengerukan muara yang berkelanjutan dari pemerintah lintas sektor, para nelayan akan terus menanggung beban operasional dan risiko fisik yang berat setiap kali mereka hendak mengais rezeki di lautan.