Bayu menegaskan bahwa pengelolaan pajak mengacu pada UU tentang Desa, PP Nomor 16 Tahun 2028, serta kewajiban pemda memberikan bagi hasil yang tertuang dalam Perbup Nomor 16 Tahun 2026. Pemkab Tegal mengalokasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar 10 persen.
"Kami berupaya membangun persepsi dan komitmen bersama untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB, pada desa yang capaiannya masih dibawah 70 persen, sekaligus mendeteksi potensi masalah lebih dini agar dapat diantisipasi secara tepat," cetusnya.
BACA JUGA:Inovasi Mutasi Online PBB-P2 Kabupaten Tegal: Urus Peralihan Hak PBB Kini Tak Perlu Antri
BACA JUGA:Tunggakan PBB Rp9,3 Miliar, Bakeuda Kota Tegal Obral Insentif
Bapenda menargetkan penerimaan PBB-P2 murni tahun 2026 bisa mencapai 85 persen, melampaui capaian tahun sebelumnya yang sebesar 82 persen. Target ini dipatok demi mendukung tercapainya total PAD secara keseluruhan.
Pihaknya turut menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, khususnya Kasi Datun, yang memberikan pemahaman hukum kepada pemerintah desa. Pendampingan ini bertujuan agar pengelolaan PBB-P2 berjalan lebih baik serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa.
Langkah proaktif Pemkab Tegal melalui Bapenda menunjukkan keseriusan dalam mengamankan target pendapatan daerah menjelang akhir tahun. Melalui kombinasi penghapusan denda, giat penderasan, dan penguatan regulasi, desa-desa dengan realisasi rendah diharapkan segera mengejar ketertinggalan demi kemajuan bersama.