SEMARANG, radartegal.com — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) bergerak cepat menangani insiden robohnya bangunan Sekolah Dasar (SD) di dua wilayah, yakni Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang. Langkah tanggap ini diambil untuk memastikan proses belajar-mengajar siswa tidak terganggu secara berlarut-larut.
Dua sekolah yang terdampak meliputi SD Negeri Ketanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, serta SDN 03 Sendangmulyo di Kota Semarang. Sebagai langkah awal, Pemprov Jateng menyalurkan bantuan dana darurat masing-masing sebesar Rp50 juta.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa penanganan untuk SDN Ketanggirejo di Grobogan akan dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi bersama pemerintah pusat.
"Sekolah ini ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Grobogan itu sudah full kita bangun, saya sudah koordinasi dengan kementerian nanti akan dibangun dengan dana revitalisasi," kata Ahmad Luthfi saat memberikan keterangan di Semarang, Rabu (29/7/2026).
BACA JUGA: Pemprov Jateng Kucurkan Insentif Pajak untuk Perusahaan Ramah Lingkungan untuk Dorong Ekonomi Hijau
BACA JUGA: Antisipasi Dampak Kemarau: Sumanto Minta Pemprov Jateng Aksi Cepat Atasi Krisis Air
Peninjauan Langsung dan Bencana Force Majeure
Selain menerjunkan tim teknis, Gubernur Ahmad Luthfi meninjau langsung kondisi di SDN 03 Sendangmulyo, Kota Semarang. Di lokasi tersebut, terdapat satu ruang kelas yang atapnya ambruk akibat tertimpa pohon tumbang. Beruntung, insiden ini tergolong force majeure dan tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi saat tidak ada aktivitas di sekolah.
"Untuk di Kota Semarang, satu bangunan kelas saya bangun sendiri, Dinas Pendidikan kita sudah berikan bantuan. Kalau ini namanya force majeure, sekolah masih bagus tertimpa pohon," jelas Ahmad Luthfi saat berada di lokasi.
Instruksi Mitigasi Bangunan Sekolah bagi Bupati dan Wali Kota
Kejadian di dua wilayah ini menjadi perhatian serius bagi Pemprov Jateng. Gubernur Ahmad Luthfi secara tegas menginstruksikan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah untuk segera melakukan mitigasi ulang serta pengecekan menyeluruh terhadap kelayakan fisik bangunan SD dan SMP di daerah masing-masing.
Meskipun kewenangan pengelolaan SD dan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten/kota, pemetaan status bangunan (rusak berat, rusak ringan, atau laik pakai) sangat krusial agar intervensi bantuan—baik dari Pemprov Jateng maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah—dapat disalurkan secara tepat sasaran. Sementara itu, pemetaan untuk tingkat SMA/SMK sederajat telah dirampungkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
BACA JUGA: Optimalkan LPSE, Pemprov Jateng Minta Sistem Pengadaan Diperketat
BACA JUGA: Sekolah Rakyat Permanen di Jateng Siap Buka Akhir Bulan Ini, Pemprov Kebut Fasilitas Asrama
"Kalau SMA/SMK sudah clear, SD-SMP yang belum. Aku nuwun sewu saja, sebenarnya bupati walikota sudah sering saya ingatkan. Hati-hati nanti roboh, petakan, dan lain sebagainya, karena jumlahnya banyak. Kalau kabupaten/kota tidak mampu (merevitalisasi) langsung laporkan ke kami," tegas Gubernur.
Ia menekankan bahwa keamanan fisik gedung sekolah merupakan instrumen penting untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan peserta didik selama proses pembelajaran.