BREBES, radartegal.com– Pemkab Brebes melakui Bagian Hukum Setda Brebes menggelar Penyuluhan Hukum dengan tema Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Anak di Kecamatan Jatibarang, Selasa, 27 Januari 2026 lalu.
Hadir dalam acara tersebut Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes Purwaningsih Setyani, SH, MH, Betty Nurbaety selaku Ketua Tim Bantuan Hukum (Bankum).
Hadir dalam acara itu narasumber dari unsur pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.
Yakni Kepala Bidang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes serta Kanit PPA Polres Brebes yang memberikan pemaparan materi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
BACA JUGA: Pemkab Tegal MoU dengan Kantor Pertanahan Soal Kepastian Hukum Aset Daerah
BACA JUGA: Kaji Paradigma Baru Hukum Pidana, Program Pascasarjana UPS Tegal Undang Profesor Barda Nawawi Arif
Dalam sambutannya, Kabag Hukum Setda Brebes menyampaikan penyuluhan tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat. Terutama masalah perlindungan anak.
Dia menyebutkan, kalau perlindungan anak dirasa sangat penting dalam menjaga pertumbuhan generasi penerus bangsa. Terutama dalam memberikan hak-hak dasar yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, serta masyarakat.
“Adanya kegiatan ini kami berharap masyarakat dapat lebih memahami aspek hukum yang mengatur perlindungan anak serta berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak,” ujarnya, Sabtu 14 Februari 2026.
Meski begitu, lanjutnya, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum semata. Melainkan kewajiban bersama.
BACA JUGA: Hukum Pidana Nasional Diperbarui, Wakabareskrim: Tidak Sekadar Mengganti Hukum Warisan Kolonial
BACA JUGA: Bagian Hukum Brebes Sosialisasi Perda tentang KTR
Salah satunya, peran keluarga dalam menjaga tumbuh kembang anak sangatlah penting. Terutama dalam membentuk karakter dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak.
Purwaningsih juga menyebutkan, narasumber dari DP3KB menjelaskan terkait kebijakan dan program pemerintah daerah dalam upaya perlindungan anak, termasuk pencegahan kekerasan, penanganan korban.