TEGAL, radartegal.com – Pemerintah Kota (Pemkot) menargetkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tegal tercapai 100 persen tahun ini. Diharapkan, program itu, akan terus berlanjut karena membawa dampak positif bagi perekonomian.
Itu, disampaikan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Evaluasi Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dinas terkait. Dalam rangka mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di wilayah Tegal Raya, Selasa, 10 Februari 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Ki Gede Sebayu Kompleks Balai Kota Tegal itu, dihadiri antara lain Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI Dadang Hendrayudha beserta jajaran. Hadir pula, Forkopimda, serta pejabat lainnya dari Kota dan Kabupaten Tegal serta Brebes.
Dedy Yon Supriyono menyampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang selalu memantau secara langsung pelaksanaan MBG. Salah satunya melalui Rakor bersama ini.
BACA JUGA: Antisipasi Keracunan Pangan Program MBG di Kabupaten Tegal, Dinkes Kumpulkan Para Penjamah
BACA JUGA: Disdik Diminta Ikut Pantau Program MBG di Tegal
Menurutnya, saat ini di Kota Tegal sudah 75 persen tercapai. Pihaknya berharap tahun ini 100 persen program MBG di Kota Tegal akan tercapai.
Selanjutnya, Dedy Yon juga berharap program MBG dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena secara tidak langsung masyarakat kurang mampu dapat terbantu.
“Dengan adanya MBG di Kota Tegal bisa menyerap tenaga kerja. Sehingga tingkat pengangguran di Kota Tegal ini bisa berkurang,” ujarnya.
Dalam arahannya, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen TNI Dadang Hendrayudha meminta kepada satuan tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk selalu berkolaborasi dengan BGN.
BACA JUGA: Tancap Gas! Dapur MBG Kabunan Tegal Layani 3.133 Penerima Manfaat Terlayani Tanpa Kendala
BACA JUGA: Balita hingga Lansia Jadi Sasaran, Program MBG di Kelangdepok Pemalang Dievaluasi Dua Pekan Sekali
Selanjutnya kepada Dinas Kesehatan pihaknya mendorong untuk melakukan percepatan sertifikasi. Dengan tetap berpegang kepada standar higienis yang benar untuk mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Terkait antropometri agar dapat dikolaborasikan dengan BGN dalam pelaksanaannya,” tambahnya.
Dadang juga meminta Kepala BPKP untuk memberikan pendampingan dalam rangka penggunaan anggaran yang akuntabel. Untuk menjamin perlindungan tenaga kerja bagi relawan SPPG.