radartegal.com - Berhasil mencapai omzet hingga Rp45,7 miliar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Gerakan Pangan Purah (GPM) sebanyak 2.436 kali. Jumlah tersebut berlangsung sejak Januari - 19 Desember 2025.
Gerakan Pangan Murah dinilai penting digelar menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Melalui program itu, pemerintah menyiapkan skema untuk mengendalikan inflasi di wilayahnya maupun harga-harga bahan pokok.
Hal itu seperti dikatakan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dalam kegiatan 'Penjualan Pangan Murah bagi Komunitas Ojek Online' bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Gudang Perum Bulog, Pedurungan, Kota Semarang, Jumat 19 Desember 2025.
Lebih lanjut, dia mengajak masyarakat untuk menyambut nataru dengan rasa aman, tenang, dan penuh sukacita tanpa kekhawatiran sama sekali terhadap ketersediaan dan harga bahan pangan.
BACA JUGA: Brebes Gelar Gerakan Pangan Murah, Warga Antre Beli Bahan Pokok
BACA JUGA: Jaga Stabilitas Harga Jelang Libur Nataru, DPKP Brebes Gelar Gerakan Pangan Murah
"Kita bisa melihat Gudang (Perum) Bulog kita, masih aman terkendali. Insya Allah ketersediaan pangan mencukupi," kat Taj Yasin.
Dikatakannya, sejauh ini, produksi pangan di Jawa Tengah tetap surplus. Provinsi ini mampu menyumbang ketahanan pangan nomor dua terbesar secara nasional.
Taj Yasin mengatakan, upaya yang telah dilakukan ini dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayahnya.
"Melalui kegiatan ini, total omsetnya Rp45,7 miliar," kata Taj Yasin.
BACA JUGA: Harga Bahan Pokok di Jawa Tengah Merangkak Naik, Gubernur Siapkan Gerakan Pangan Murah
BACA JUGA:1.565 Kali GPM Digelar Pemprov Jateng, Raih Omset Rp37 Miliar
Komoditas yang dijual dalam Gerakan Pangan Murah, antara lain beras, jagung, minyak, daging, dan bahan pokok lain yang harganya di atas harga pasarnya.
Taj Yasin mengatakan, upaya Gerakan Pangan Murah ini guna memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok yang terjangkau. Di sisi yang lain, bahan pokok yang dibeli oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari petani ini juga bisa memberikan harga yang layak.