Lebih mengkhawatirkan lagi, target total BPJS Cabang Tegal sebesar Rp 2,050 triliun, namun yang tercapai baru Rp 1,5 triliun.
BACA JUGA:Rumaihsa, Bocah Catur dari Lebaksiu Tegal Berusia 8 Tahun yang Berprestasi Hingga Level Nasional
BACA JUGA:Gebrak Tegal Lewat 'Kronis,' Teater Alamat Jakarta Tampilkan Hal Berbeda di Auditorium UPS
“Kami juga mengalami defisit, pusat pun sama. Bila ini berlanjut, Triwulan III tahun 2026 ada potensi gagal bayar ke rumah sakit,” kata Chohari.
Meski begitu, ia memastikan untuk saat ini pembayaran klaim ke rumah sakit masih berjalan lancar.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal, Didi Permana, mengapresiasi keterbukaan BPJS dalam audiensi tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa kondisi ini harus segera direspons serius, baik oleh pemerintah daerah maupun lintas instansi.
BACA JUGA:Keterbukaan Informasi Pemkab Tegal di Uji Publik BPSDM Provinsi Jateng, Panelis Beri Catatan Ini
BACA JUGA:Warga Sidaharja Tegal Keluhkan Jalan Rusak dan Minim PJU, Srikandi DPRD Janji Begini
Anggota Komisi IV lainnya, Aeni Fitriyah, mengusulkan adanya rapat koordinasi dengan Dinsos, Dinkes, Disdukcapil, dan BPJS untuk memetakan masalah sekaligus menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait layanan BPJS.
“Kita harus duduk bersama. Banyak keluhan masyarakat yang harus segera diselesaikan,” tegas Aeni.
Audiensi tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi IV Tuti Setianingsih serta anggota lainnya, Ahmad Sayuti, Bakhrun, Miftakhul Khasanah, dan Aeni Fitriyah.