SEMARANG, radartegal.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan kajian terhadap wacana enam hari sekolah di Jawa Tengah (Jateng). Kajian dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan stekholder lain seperti perguruan tinggi, pakar pendidikan, serta dewan pendidikan.
Demikian diungkapkan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin usai memimpin Rapat Evaluasi Jumlah Hari Sekolah per Minggu. Kegiatan digelar di kompleks Kantor Gubernur Jateng, Senin, 24 November 2025.
“Wacana sekolah enam hari selama sepekan untuk SMA/SMK di wilayahnya masih dalam tahap kajian yang dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pihak terkait. Kami menindaklanjuti dinamika yang ramai dibahas di masyarakat dan media sosial, apakah Jateng akan kembali menerapkan lima atau enam hari sekolah,” kata Taj Yasin.
Taj Yasin mengatakan pihaknya melibatkan berbagai stakeholder tersebut untuk mengkaji dampaknya dari berbagai aspek. Nantinya, hasil kajian itu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan.
BACA JUGA: Pengembalian 6 Hari Sekolah Bagi SMA dan SMK di Jateg Masih Dalam Kajian, Ini Kata Sekda
BACA JUGA: Fokus Wujudkan Swasembada Pangan pada 2026, Pemprov Jateng Rencanakan 14 Program Penunjang
Menurut Taj Yasin, usulan mengembalikan sekolah menjadi enam hari sebenarnya sudah lama disampaikan, terutama dari warga di daerah-daerah. Aspirasi itu muncul seiring kekhawatiran masyarakat terhadap meningkatnya ketergantungan anak pada gawai.
“Ketika anak berada di lingkungan sekolah, dianjurkan tidak menggunakan gawai. Itu sebabnya kami melakukan evaluasi kembali tahun ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan, belum ada keputusan final mengenai jumlah hari sekolah. Seluruh alternatif masih dikaji, termasuk dua opsi penerapan, yakni diberlakukan serentak di seluruh Jawa Tengah, atau melalui pilot project di daerah tertentu.
“Nanti akan diputuskan berdasarkan hasil kajian,” tandasnya.
Selain jumlah hari sekolah, rapat juga membahas penyesuaian kurikulum, pemenuhan jam belajar, serta aturan kepegawaian. Pemprov turut melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menghitung dampaknya terhadap jam kerja guru.