Radartegal.com- Untuk memastikan seluruh kegiatan dan program kerja DPRD dapat dilaksanakan secara konsisten dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, DPRD Jawa Tengah (Jateng) menetapkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026.
“Renja DPRD ini bertujuan agar ada perencanaan yang tertib. Selain itu, menjadi dasar untuk melaksanakan program-program dan kegiatan, dasar pengukuran kinerja Dewan, dasar evaluasi kinerja Dewan, dan kepastian hukum hubungan kinerja antara DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah,” jelas Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto, Senin 6 Oktober 2025.
Menurutnya, penyusunan Renja DPRD Jateng ini mencerminkan aspirasi masyarakat, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
Sumanto mengatakan, Renja tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Hal tersebut sebagai upaya penguatan peran strategis DPRD dalam mewujudkan lembaga legislatif daerah yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil.
BACA JUGA: Contohkan Bill Gates, Ketua DPRD Jateng Sumanto Ajak Masyarakat Giatkan Pertanian dan Peternakan
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Dorong Petani Tingkatkan Penghasilan Lewat Ternak Ayam Jawa
Selain RKPD, Pimpinan DPRD Jateng juga menerima laporan pelaksanaan Reses. Beberapa persoalan diperoleh anggota dewan dalam pelaksanaan reses.
Sumanto mengatakan, reses menjadi perwujudan tugas anggota dewan, tugas penyerapan aspirasi konstituen, dan controlling kinerja eksekutif.
Dia menjelaskan, selama masa reses, pihaknya menyerap sejumlah aspirasi seperti pembangunan infrastruktur pertanian dan akses jalan provinsi.
Pihaknya menyerap keinginan masyarakat agar pembangunan diarahkan ke infrastruktur pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, masyarakat juga menekankan perbaikan jalan provinsi dan konektivitas antar wilayah.
BACA JUGA: Ketua DPRD Jateng Sumanto Minta Petani Tak Jual Tanahnya, Ini Alasannya
BACA JUGA: Ikut Panen Raya Jagung di Karanganyar, Ketua DPRD Jateng Sumanto Minta Lahan Produktif Dipertahankan
Termasuk jalan produksi, jalan penghubung desa dengan pasar, serta akses menuju pusat ekonomi lokal perlu diperbaiki agar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi lebih efisien.
Selain itu, dewan juga mendorong pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan, terutama di sekolah swasta pelosok yang kurang penunjang aktivitas belajar.