Pendapatan Daerah Jateng Diproyeksikan Rp23,55 T, Pemprov dan DPRD Sepakati KUA dan PPAS APBD 2025

Sabtu 17-08-2024,09:55 WIB
Reporter : Khikmah Wati
Editor : Khikmah Wati

SEMARANG, radartegal.id  – Dalam rancangan  APBD Provinsi Jateng  2025, pendapatan daerah diproyeksikan Rp23,55 triliun dan belanja daerah Rp23,91 triliun, sehingga defisit Rp362 miliar. Selanjutnya, defisit anggaran ditutup dengan surplus pembiayaan daerah. 

Hal ini terungkap pada Sidang Paripurna yang dilaksanakan di  Gedung Berlian Semarang pada Jumat, 16 Agustus 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DPRD setempat sepakat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2025. 

Penandatanganan dilakukan antara Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dengan seluruh pimpinan DPRD Jateng. 

“Nota kesepakatan ini setelah melalui pembahasan, mulai dari komisi-komisi,  Badan Anggaran, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)," kata  Nana usai menghadiri paripurna.

BACA JUGA: Terbaik se Indonesia, Areal Tanam Padi di Jawa Tengah Meluas Hingga 110.265 Hektare

BACA JUGA: Tampilkan Beragam Karya Seni, Pasar Raya Taman Budaya Jawa Tengah Resmi Dibuka Nana Sudjana

Adapun  penerimaan pembiayaannya sebesar Rp432 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp70 miliar, sehingga total pembiayaan netto sebesar Rp362 miliar.  

“Jadi pembiayaan netto adalah Rp362 miliar dan silpanya nihil,” tambahnya.

Nana menjelaskan, kebijakan umum APBD Provinsi Jateng  2025 diprioritaskan pada upaya peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan,  seperti sektor UMKM dan peningkatan produksi pertanian. 

Selanjutnya, kualitas sumber daya manusia juga akan terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan. 

BACA JUGA: Jadi yang Terendah ke-6 di Jawa Tengah, Kemiskinan Kabupaten Tegal Turun 0,49 Persen

BACA JUGA: Kembangkan Jumlah Kawasan Industri di Jawa Tengah, Pemprov Gaet Investor Asing dan Domestik 

“Selain itu juga untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan juga lingkungan hidup, dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian daerah,” ucapnya.

Nana menambahkan, prioritas lainnya juga untuk tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.  Harapannya, akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Kategori :