Klarifikasi terkait penerima KIP dan peran DPR RI
Nur Purnamasidi juga mengklarifikasi terkait pernyataan Presiden Joko Widodo tentang penerima KIP yang merupakan kerabatnya. Ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berarti bahwa program KIP tidak tepat sasaran.
"Saya ingin klarifikasi bahwa pernyataan Presiden tidak berarti bahwa program KIP tidak tepat sasaran. Dari 4.700 penerima KIP di dapil saya, hanya 4 orang yang merupakan kerabat saya. Hal ini menunjukkan bahwa program KIP telah berhasil menjangkau masyarakat yang membutuhkan," tutur Nur Purnamasidi.
Nur Purnamasidi menegaskan kembali komitmen Komisi X DPR RI untuk membantu Kemendikbudristek dalam memaksimalkan mandat pengelolaan anggaran pendidikan. Ia berharap agar Kemendikbudristek dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Terutama untuk persoalan biaya UKT mahal.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI pada siang ini, 21 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Nadiem membeberkan mispersepsi yang beredar di masyarakat terkait dengan biaya UKT mahal.
BACA JUGA: Derita Ibu PNS yang Anaknya Harus Bayar UKT Termahal, Terpaksa Utang ke Orang Tua Meskipun Malu
BACA JUGA: Mahasiswa Keluhkan UKT Mahal, Ini Jawaban Kemendikbudristek dan Fakta Menariknya
Mengawali penjelasannya di hadapan DPR, Nadiem Makarim mengapresiasi kepedulian para mahasiswa yang memprotes biaya UKT mahal. Ia kemudian menjelaskan prinsip dasar UKT yang mengedepankan keadilan dengan skema berjenjang sesuai dengan kemampuan.