RADAR TEGAL - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Drs Nana Sudjana AS MM, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap netral dan tidak bermain politik praktis dalam pemilu 2024 mendatang.
Ia meminta setiap ASN harus memahami betul bagaimana situasi politik yang ada.
"Selama pemilu nanti, kami sudah menekankan kepada seluruh aparatur sipil negara. Jadi kita harus mengetahui dan memahami bagaimana politik itu tetapi tidak ada anggota ASN yang bermain politik praktis."
"ASN netral dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada yang akan kita laksanakan di tahun 2024 ini," kata Nana Sudjana usai menghadiri latihan Sispamkota Polda Jateng dalam rangka pengamanan tahapan pemilu 2024 di Sirkuit Mijen, Kota Semarang, Senin 25 September 2023.
BACA JUGA:Lantik 3 Penjabat Bupati di Jateng, Pj Gubernur Sampaikan Pesan Ini
Nana menjelaskan, memahami situasi politik sangat penting bagi setiap ASN. Terutama terkait isu hoaks yang berpotensi muncul selama tahapan pilkada.
Untuk itu ASN harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk meredam dan memberikan pemahaman terkait isu hoaks yang mungkin beredar maupun tindakan yang mengarah pada pelanggaran pemilu.
"Kita berharap ke depan, saya yakin, masyarakat kita semakin pandai, semakin mengetahui dan kita harapkan dalam pelaksanaan nanti berjalan dengan baik. Kita akan jamin masalah kondusifitas," jelasnya.
Terkait persiapan pemilu 2024 di Jawa Tengah. Nana Sudjana menyampaikan terus menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan Forkompimda, TNI-Polri dan instansi terkait.
BACA JUGA:Simulasi Pengamanan Pemilu 2024: Kantor KPU Kota Tegal 'Digeruduk' Warga
BACA JUGA:Amankan Pemilu 2024 dan Pilkades 2023, 272 Motor Dinas Jalani Harwat
Termasuk pemerintah daerah telah melakukan persiapan-persiapan. Salah satunya latihan pengamanan yang digelar oleh Polda Jateng dan seluruh Polres jajaran di masing-masing kabupaten/kota.
"Pemetaan potensi konflik sudah dilakukan. Tadi juga sudah dipraktikkan oleh petugas bagaimana mengatasi konflik yang ada. Saya rasa ini kerja sama dan kolaborasi antara TNI-Polri dan Pemda dalam penanganan situasi ketika menghadapi permasalahan terkait tahapan pemilu," ungkapnya.
"Masing-masing instansi tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya kerja sama, kolaborasi, dan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas. Kita akan mampu menyelesaikan permasalahan serta menciptakan keamanan dan kondusifitas," lanjutnya.