RADAR TEGAL - Dasar aturan pencairan subsidi bunga dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus segera diterbitkan. Desakan itu dilakukan Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid, Kamis 31 Agustus 2023.
Nusron mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani agar segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang hal itu. Alsannya, karena pencairan subsidi penjaminan KUR terhambat lantaran PMK belum juga diterbitkan.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan kelambanan pencairan subsidi penjaminan KUR saat Raker Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Nusron meminta agar Erick Thohir harus menjadi penengah, dan menyampaikannya ke sidang kabinet.
"PMK tentang pencairan subsidi bunga dan penjaminan KUR belum keluar. Padahal besok sudah masuk bulan September. Alokasi KUR paling banyak itu Himbara. Nanti kalau ada masalah pencairan yang repot BUMN," kata Nusron mrlslui keterangan tertulisnya, Jumat 1 September 2023.
Alokasi KUR naik Rp220 triliun
Menurut Nusron, pemerintah pada tahun 2023 mengalokasikan KUR sebesar Rp450 triliun. Jumlahnya naik signifikan dibandingkan tahun 2022, yang hanya Rp230 triliun.
Dari tambahan alokasi sebesar Rp220 triliun itu, ungkap Nusron, dibutuhkan subsidi KUR sekitar Rp60 triliun. Apalagi, menurut Nusron, target plafon KUR sangat tinggi, sehingga dibutuhkan payung hukum secepatnya.
"Sebab ini sudah jalan, saya khawatir penagihan subsidi bunga dan penjaminan nanti akan terhambat pada masa yang akan datang," ujar Nusron terkait subsidi penjaminan KUR tersebut.
Gus Nus (sapaan akrab Nusron Wahid) menambahkan selama ini pelaksanaan KUR selalu diimbangi dengan terbitnya PMK di awal tahun. Tetapi di tahun 2023 terjadi kemoloran, hingga kuartal III tak kunjung diterbitkan.
"Ini mengakibatkan rasa kekhawatiran bank pelaksana KUR dalam menggenjot penyaluran KUR kepada pelaku UMKM," sebut Nusron.
Nusron mengingatkan apabila implementasi KUR-nya terhambat, dampaknya bisa mempengaruhi lambatnya pertumbuhan ekonomi, utamanya di kalangan pelaku UMKM. Perlambatan ini pun juga terpengaruh lambatnya pencairan subsidi penjaminan KUR.
"Ujung-ujungnya bisa mempengaruhi kinerja Pak Jokowi. Sebab KUR ini salah satu program andalan Pak Jokowi," tambah Nusron.
Demikian informasi tentang lambannya pencairan subsidi penjaminan KUR, karena belum adanya aturan resmi sebagai juklak dan juknisnya dari pemerintah. (*)