RADAR TEGAL - Meski angka stunting Kabupaten Tegal di tahun 2022 masuk 5 besar penurunan tertinggi, Bupati Tegal Umi Azizah tampaknya tidak ingin kecolongan.
Bupati Tegal terus mengingatkan semua pihak terkait agenda percepatan penurunan stunting. Salah satunya di Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal yang tergolong wilayah dengan balita stunting cukup banyak.
Bupati Tegal meminta para kepala desa bisa mengalokasikan anggaran untuk menangani kasus stunting. Baik melalui intervensi gizi spesifik maupun gizi sensitif.
Meskipun prevalensi stunting Kabupaten Tegal berkurang 5,7 persen poin dari 28 persen di tahun 2021 menjadi 22,3 persen di tahun 2022 dan termasuk lima besar kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang penurunannya tertinggi, pihaknya meminta target penurunan angka stunting hingga di bawah 14 persen dapat tercapai di akhir 2024 mendatang
BACA JUGA:Peringatan Harganas ke-30 di Kota Tegal, Walikota: Jadikan Momentum Penurunan Stunting
BACA JUGA:Hadiri Muswil, Atikoh Ganjar Gandeng Nasyiatul Aisyiyah Turunkan Angka Stunting
“Ingat, kita punya target tahun 2024, angka stunting Kabupaten Tegal harus di bawah 14 persen,” tegas bupati dalam rilis yang dilayangkan Humas Pemkab Tegal, Rabu 30 Agustus 2023.
Penegasan tentang stunting tersebut juga bupati sampaikan saat Tilik Desa di Kecamatan Jatinegara yang berlangsung di Lapangan Desa Luwijawa, Rabu 2 Agustus 2023.
Dalam kegiatan itu, bupati disambut antusias warga Jatinegara. Umi Azizah yang hadir bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga menyampaikan jika Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen menghadirkan pelayanan publik terbaiknya.
Salah satunya melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Satya Dahayu di Kota Slawi yang berkonsep one stop service.
BACA JUGA:Rembuk Stunting Desa Badak Pemalang, Ini Sejumlah Poin yang Dihasilkan
BACA JUGA:Kasus Stunting Brebes Peringkat Pertama di Jawa Tengah, DASHAT dan GASPOL Digeber Lagi
Selain itu pihaknya juga terus berupaya menekan angka pengangguran dengan menarik minat investasi dan pengembangan usaha di sektor industri. Termasuk menurunkan angka kemiskinan melalui implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
Pengalokasian bantuan iur BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin serta bantuan rehab rumah tidak layak huni juga dilakukan.
“Sejak 2014 kami sudah merehab sedikitnya 10.907 unit rumah tidak layak huni dengan anggaran Rp149 miliar. Selain itu, untuk mengurangi beban keluarga di bidang pendidikan anak, kami mengalokasikan anggaran Rp9,95 miliar tahun 2023 ini,” ungkapnya.