Umi mengemukakan, jika berdasarkan e-PPGBM, angka stunting Kabupaten Tegal tahun 2022 sebesar 17,6 persen atau ada selisih 4,7 persen poin dari hasil SSGI yang ada di angka 22,3 persen.
Data e-PPGBM inilah yang dijadikan dasar analisis situasi pada proses perencanaan teknokratik untuk mendukung cakupan data 29 indikator esensial berbasis desa.
Umi menguraikan, alokasi anggaran yang mendukung intervensi gizi spesifik tahun 2023 ini mencapai Rp 28,8 miliar, diantaranya pelayanan gizi masyarakat Rp18,4 miliar, pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan Rp5,8 miliar dan pelayanan kesehatan bayi dan balita Rp4,4 miliar.
Anggaran lain yang dinilainya mendukung intervensi gizi spesifik ini adalah pengalokasian dana bantuan iur BPJS kesehatan sebesar Rp33,6 miliar.
Tahun 2023 ini untuk meng-cover 66.796 orang warga miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Anggaran ini naik 8,4 persen dari tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Di Kabupaten Tegal, Kades Berperan Penting Turunkan Angka Stunting
Sedangkan pada intervensi gizi sensitif pihaknya mengalokasikan Rp35,8 miliar seperti untuk bimbingan keluarga, program KB, dan operasional tim pendamping keluarga Rp16,2 miliar.
Penyediaan air minum Rp2 miliar, sanitasi atau jamban keluarga Rp1,6 miliar, parenting dan PAUD Holistik Integratif Rp4,9 miliar, peningkatan kapasitas kader pembangunan manusia (KPM).
Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat TMMD Rp234 juta, kampanye Gemarikan Rp44 juta, dan pemberian makanan tambahan dan operasional KPM Rp10,3 miliar.
Dari berbagai upaya tersebut, sejauh ini Pemkab Tegal mampu menekan angka prevalensi stunting tahun 2022 berdasarkan SSGI yang berkurang 5,7 persen poin.
Peran sektor swasta seperti Tanoto Foundation juga dinilainya penting dalam memformulasikan program pemberdayaan masyarakat lewat pendirian Rumah Anak Sigap.
Selain itu, baru-baru ini pihaknya juga meluncurkan program Rames Sa’Ceting atau rame-rame ASN gegah stunting sebagai gerakan filantropi dari kalangan ASN lewat iuran bulanan.
BACA JUGA:Tak KB Rawan Stunting, Khofifah: Jangan Sampai Orang Hamil Sambil Gendong Anak
“Artinya, cross-cutting atau alokasi anggaran dari perangkat daerah, dari pelaku usaha hingga komunitas peduli sudah berjalan baik. Ini kami kawal betul dan sinergikan saat proses penyusunan rencana aksi penanganan stunting dari mulai rembuk stunting tingkat desa hingga desk perencanaan, penganggaran dan pengendaliannya,” pungkasnya.
Bupati Umi membeberkan itu semua saat didaulat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi narasumber pada acara Dialog Terbuka Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan di Hotel Wyndham Opi Palembang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, baru-baru ini. *